Gelombang Protes di Sukabumi, Mahasiswa Tolak UU TNI Demi Demokrasi

Massa menilai bahwa pengesahan UU TNI ini merupakan langkah mundur besar bagi reformasi yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.

"Di tengah berbagai kasus pelanggaran hukum oleh aparat, justru ada upaya memperkuat otoritas tanpa pengawasan, seolah memberikan cek kosong kepada institusi keamanan untuk bertindak sesuka hati," ujarnya.

"Jika ini dibiarkan, rakyat akan semakin tidak berdaya di hadapan aparat yang memiliki kekuasaan absolut, sementara demokrasi kita akan terkubur di bawah dominasi kekuatan represif," katanya.

Dalam orasinya, mereka menyuarakan tuntutan menolak segala bentuk revisi yang akan memperbesar kekuasaan institusi keamanan dan aparat penegak hukum tanpa mekanisme kontrol yang tegas! Jangan biarkan revisi ini menjadi alat untuk melegitimasi kesewenang-wenangan dan menindas rakyat.

"Mendesak agar seluruh proses revisi dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya. Rakyat bukan penonton. Jangan ada lagi keputusan yang hanya ditentukan oleh segelintir elite politik di ruang tertutup," katanya.

Kemudian mereka menjamin bahwa setiap revisi harus tetap berlandaskan demokrasi, supremasi sipil, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, aktivis, dan organisasi sipil untuk bersatu, mengawasi, dan melawan segala bentuk pelemahan demokrasi.

Massa juga menuntut pemerintah dan DPR RI untuk mengutamakan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan institusi dan elite berkuasa. Terakhir, massa menuntut Ketua DPRD Kota Sukabumi untuk membersamai mahasiswa dan masyarakat sipil Sukabumi dalam menolak UU TNI.

Aksi demonstrasi itu juga diikuti oleh seorang akademisi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Yana Fajar. Dia menilai, aksi ini merupakan rasa kekhawatiran mahasiswa atas kondisi kepemerintahan saat ini.

"Massa orde baru karena dominasi militer memasuki wilayah sipil, itu yang mereka khawatirkan," kata Yana.

"(Undang-undang sudah disahkan apa yang akan dilakukan?) Undang-undang itu bukan Al-Qur'an dan di sini (DPRD Kota Sukabumi) mereka adalah perwakilan orang-orang partai yang ikut mengetuk di sana," tuturnya.

Ia meminta agar DPRD melihat fenomena yang terjadi di daerah. Yana juga menuntut agar tak terjadi dwifungsi ABRI.

"Saya kira mereka berlatih saja seperti tentara perang, tidak ada yang lain," katanya.