Eks Wakil Ketua PN Depok Didakwa Gratifikasi Hampir Rp2,5 Miliar

Selain temuan uang tunai, KPK juga menelusuri transaksi keuangan Bambang berdasarkan laporan PPATK. Pendalaman dilakukan karena ditemukan aktivitas keuangan yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya sebagai penyelenggara negara.

"Dari hasil laporan PPATK tersebut kemudian didalami dan ternyata benar. Sepanjang tahun 2025 sampai 2026 saat Pak Bambang Setiawan menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, menerima dan menukarkan sejumlah valuta asing," kata dia.

Adapun nilai valuta asing yang diduga diterima dan ditukarkan itu mencapai sekitar 112.000 dolar Amerika Serikat (USD). Selain itu, terdapat pula sekitar 39.000 dolar Singapura (SGD) yang turut diduga diterima dan ditukarkan oleh Bambang Setiawan.

"Untuk USD atau dollar Amerika sekitar 112.000 USD, sedangkan Singapore Dollar sekitar 39.000 Singapore Dollar," katanya.

JPU KPK menyampaikan, apabila seluruh penerimaan tersebut dikonversi ke dalam rupiah, nilainya mencapai hampir Rp2,5 miliar. Dengan begitu, Bambang diduga telah melakukan gratifikasi berdasarkan barang bukti yang ada.

"Jika seluruh penerimaan gratifikasi tersebut digabungkan kemudian di ekuivalen kan dengan nilai rupiah, maka totalnya bisa sekitar 2,4 sekian miliar, hampir Rp2,5 miliar," ucapnya.

Dia menuturkan, dugaan gratifikasi itu merupakan perkara yang berbeda dengan dugaan suap terkait eksekusi lahan PT Karabha Digdaya. Namun, kedua perkara digabungkan dalam satu dakwaan karena terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan.

"Jadi itu sebenarnya masih terpisah, tidak langsung berkaitan dengan PT Karabha Digdaya. Tetapi waktunya bersamaan dengan momen OTT sehingga berdasarkan sistem peradilan pidana kita yang menganut asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka kami satukan dakwaannya," kata dia.

"Dakwaan penerimaan suap terkait eksekusi lahan di Pengadilan Negeri Depok yang melibatkan PT Karabha Digdaya dan juga penerimaan lainnya berupa gratifikasi kami gabungkan menyesuaikan dengan asas peradilan umum yang berlaku di negeri kita," jelasnya.

Meyer menuturkan, penyidikan dugaan gratifikasi bermula dari temuan PPATK mengenai transaksi mencurigakan di rekening Bambang maupun keluarganya. Temuan tersebut kemudian diperkuat dengan bukti penukaran valuta asing serta keterangan para saksi yang akan dihadirkan di persidangan.

"Awalnya merupakan temuan dari PPATK, ada transaksi mencurigakan di rekening Pak Bambang maupun keluarganya. Kemudian kami dalami dan ternyata bukti yang kami temukan valid. Ada bukti penukarannya dan nanti juga ada saksinya," ujar dia.

Sementara dalam kasus dugaan menerima suap percepatan eksekusi lahan, Bambang juga didakwa bersama mantan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan juru sita Yohansyah Maruanaya dalam kasus dugaan suap percepatan eksekusi lahan milik PT Karabha Digdaya.

Jaksa menyebut ketiganya diduga menerima uang Rp850 juta sebagai imbalan mempercepat pelaksanaan eksekusi lahan seluas 6.520 meter persegi di Kelurahan Tapos, Kota Depok.

Dalam dakwaan diungkap, permintaan fee eksekusi awalnya mencapai Rp1 miliar, namun disepakati menjadi Rp850 juta setelah pihak PT Karabha Digdaya mengaku harus menanggung biaya pengamanan sekitar Rp150 juta.

Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Yohansyah di Emeralda Golf Club, Kota Depok, pada 5 Februari 2026, sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Jaksa menyatakan I Wayan dan Yohansyah didakwa secara alternatif berdasarkan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 606 ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun.