DPRD Jabar Peringatkan Dedi Mulyadi soal Jalan Berbayar Pengganti Pajak

Di sisi lain, Pemprov Jabar harus memperhatikan kondisi jalan milik provinsi yang tersebar di kabupaten/kota. Legislatif meminta Dedi untuk memastikan seluruh jalan provinsi telah mulus. Menurut Dadi, hal ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemprov Jabar.

"Ruas jalan provinsi itu 2.360 kilometer, itu harus jadi perhatian, kira-kira kondisinya seperti apa sekarang, sudah berapa persen kemantapanya? Itu kan berarti PR untuk membereskannya," kata Daddy.

Selain aspek fisik, kesiapan teknologi yang akan digunakan harus diperhatikan secara matang. Penggunaan sensor otomatis, penyediaan mesin, hingga manajemen sumber daya manusia memerlukan perencanaan matang dan anggaran yang signifikan.

"Yang berikutnya, kaitannya dengan teknis, pegawai, mesin otomatis semua sensor. Itu tidak mudah," tuturnya.

Meski demikian, Daddy memastikan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat untuk menindaklanjuti rencana itu. Mengingat, pembahasan kebijakan ini tidak boleh hanya berkutat pada target pendapatan daerah, melainkan harus menyentuh aspek yang lebih komprehensif.

"Soal itu saya kira butuh bicara. Nanti Banggar pasti bicara, karena ini berkaitan dengan target pendapatan. Tapi harus lebih komprehensif, bukan hanya sebatas target pendapatan semata," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, rencana tersebut akan dikaji pada tahun ini, dengan skema jalan berbayar hanya dikhususkan untuk jalan-jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kualitasnya sudah dibuat setara jalan tol.

"Menghilangkan pajak kendaraan bermotor diganti dengan jalan berbayar. Ini lagi dikaji, jadi pajaknya enggak usah ada tetapi masuk jalan provinsi yang berkualitas yang setara dengan jalan tol bayar," ujar Dedi.

Menurut dia, sekma jalan berbayar ini merupakan langkah yang adil daripada pajak kendaraan yang saat ini digunakan. Hasil dari pembayaran pun bisa langsung digunakan untuk memaksimalkan kemantapan jalan, termasuk infrastruktur pendukungnya.

"Menurut saya itu jauh lebih berkeadilan dibanding pajak kendaraan bermotor, mobil yang dipakai dan yang tidak dipakai bayar pajaknya sama. Ini kajian-kajiannya lagi kami konferensifkan. Untuk itu tidak boleh ada kata pesimis kita harus selalu optimistis," tutur Dedi.

Pemerintah pusat memastikan bahwa saat ini belum mengenakan pajak bagi kendaraan listrik. Sementara, kendaraan bensin diharuskan membayar pajak. Menurutnya, langkah jalan berabayar akan membuat adil para pemilik kendaraan.

"Tetapi juga ada pemikiran, kalau pengin berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar. Siapa yang pakai jalan provinsi, bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan," kata dia.

Sebagai informasi, konsep seperti ini sebelumnya pernah mencuat di era Gubernur Jabar Ahmad Heryawan atau tepatnya pada 2017 lalu. Saat itu, namanya skema Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta.

Pemprov Jabar pun pernah mengkaji serius, bahkan menggandeng investor asal Swedia, Kapsch Trafficcom. Langkah itu diyakini bisa menekan jumlah kendaraan di ruas provinsi setiap harinya yang akan menuju DKI dan mengalihkan pemilik kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Studi awal penerapan sistem berbayar ini diambil di daerah Margonda, Kota Depok karena dari pertimbangannya, kendaraan yang masuk ke DKI terbilang tinggi. Dari catatan Dinas Perhubungan Jabar, jumlah kendaraan yang bergerak masuk per hari di wilayah tersebut rata-rata mencapai dua jutaan kendaraan.

ERP ini nantinya akan dipasang di jalur provinsi di Margonda menyerupai gerbang tol otomatis yang dilengkapi perangkat pemindai dan kamera. Kendaraan yang akan melintas lalu akan tercatat dalam database yang nantinya dipakai untuk menagih tarif. Saat itu targetnya bisa diterapkan pada 2018, namun rencana ini batal karena Pemkot Depok menolak.