DPRD Jabar Soroti Pemerintah Soal Distribusi Pupuk di Indramayu
Bandung, IDN Times - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Ono Surono turut menyoroti soal pendistribusian pupuk di Kabupaten Indramayu yang kini masih belum diterima secara langsung oleh para petani.
Menurutnya, hal ini terjadi karena pola distribusi pupuk masih menggunakan skema yang lama. Adapun pemerintah memastikan akan memotong rantai distribusi pupuk agar langsung ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
"Tapi karena belum ada aturannya, distribusi masih menggunakan pola yang sama. Hal itu yang banyak dikeluhkan masyarakat," kata Ono Surono, melalui keterangan resmi, Rabu (25/12/2024).
1. Ada perbedaan data distribusi pupuk
Masih soal pupuk, bukan hanya terkait distribusi saja. Masalah kuota pupuk pun banyak dikeluhkan oleh petani di Kabupaten Indramayu. Ia mengatakan, sperti masih ada perbedaan data antara data Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan PT Pupuk Indonesia.
"Seharusnya untuk pupuk urea 2,2 kuintal, dan NPK sekitar 2,5 kuintal. Apabila dijumlahkan dengan total alokasi pupuk dan luas tanamnya ternyata tidak sesuai dengan dosis perhektarnya. Ternyata untuk urea baru sekitar 400 kilogram dan NPK hanya sekitar 380 kilogram," katanya.