DPRD Jabar Minta Seleksi Sekolah Maung Super Ketat: Godaannya Besar
- DPRD Jabar menyoroti potensi penyimpangan dalam seleksi Sekolah Maung di 41 SMA dan SMK negeri karena tingginya minat orang tua dan murid untuk masuk sekolah favorit.
- Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, meminta Disdik Jabar memperketat dan menegakkan transparansi seleksi agar terhindar dari praktik jual beli kursi serta tekanan dari pihak berpengaruh.
- Program Sekolah Maung ditujukan bagi siswa berprestasi akademik dan non-akademik tanpa sistem zonasi, dengan harapan meningkatkan kualitas generasi muda Jawa Barat menuju perguruan tinggi unggulan.
Bandung, IDN Times - Seleksi murid baru program Sekolah Manusia Unggul (Maung) di 41 SMA dan SMK negeri Jawa Barat berpotensi memunculkan penyimpangan. Orangtua murid akan berusaha secara maksimal memasukan peserta didik ke sekolah favorit tersebut.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung setelah melakukan pertemuan dengan Forum Aksi Guru (FAGI) Jawa Barat, dan Mantan Kepala Ombudsman Jabar Dan Satriana di Gedung DPRD Jabar, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, program Sekolah Maung yang ada di 41 SMA dan SMK negeri di Jawa Barat ini mayoritas selalu ramai pendaftar setiap SPMB. Sehingga, potensi penyalahgunaan kemungkinan terjadi.
"Sekolah Maung itu kan berangkat dari sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). Sekolah-sekolah yang favorit hari ini. Bagi orangtua maupun anaknya, ada obsesi," ujar Yomanius.
1. Orangtua akan berikhtiar secara maksimal agar anaknya masuk Sekolah Maung
Selain orangtua, kata Yomanius, para murid pun akan berlomba-lomba untuk masuk ke Sekolah Maung karena sebelumnya sudah dicap sebagai SMA dan SMK negeri favorit. Apalagi dalam proses SPMB tahun ini sudah tidak ada lagi jalur zonasi dan digantikan dengan domisili.
"Itu yang membuat orangtua melakukan ikhtiar maksimal, agar anaknya bisa masuk. Itu sudah menjadi obsesi orangtuanya. Yang kedua, ini sudah tidak zonasi. Maka hukum kompetisi akan berjalan," katanya.
Yomanius meminta agar Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat bisa melakukan seleksi ketat dan dilakukan secara transparan agar tidak ada jual beli kursi hingga kecurangan lainnya.
"Kalau tidak kuat-kuat amat proses seleksinya, tidak ketat-ketat amat administrasinya, bisa jual (kursi). Semua pejabat yang anaknya mau masuk pasti dia mengerahkan, tanda kutip kekuatannya agar anaknya bisa masuk," kata dia.
2. Seleksi harus ketat dan jelas
Penyelenggara SPMB pun harus kuat dengan godaan dan tekanan dari para orangtua murid yang dalam tanda kutip memiliki jabatan-jabatan tertentu untuk mendorong agar anaknya masuk Sekolah Maung.
"Ini potensi penyimpangan, kuat enggak sekolah untuk menahan godaan. Termasuk menahan ancaman, ini potensi betul. Karena berangkat dari tadi, ada obsesi. Bayangkan saja, SMA 3 Bandung, SMA 5 Bandung menjadi Sekolah Maung," kata dia.
Dengan kondisi tersebut, Yomanius mendorong agar syarat untuk mengikuti seleksi Sekolah Maung ini dilakukan secara ketat, di mana yang berhak masuk memang anak dengan akademik tinggi dan memiliki nonakademik.
"Misalkan, kita pakai jalur IQ 130. Siapa yang mengeluarkan? Apakah ada jaminan? Valid. Maka satu, kuncinya adalah integritas. Kalau misalkan kemudian integritasnya terganggu, rontok sudah," ujarnya.
3. Sekolah Maung harus benar-benar berjalan sesuai harapan
DPRD Jabar sangat mengharapkan agar Sekolah Maung itu benar-benar terwujud untuk meningkatkan kualitas generasi muda di Jawa Barat, dan nantinya bisa tembus ke perguruan tinggi negeri baik di dalam negeri maupun luar negeri.
"Tetapi jangan terjebak menjadi sekolah yang mempertegas kastanisasi. Karena itu ya tadi kami dorong kebijakannya bagus, ada kekurangan, iya. Ada kelemahan, iya. Ada kesalahan, iya. Enggak ada masalah, tapi kami sekarang tangkap dulu cita-citanya Sekolah Maung," kata dia.
Sebagai informasi, SPMB Jabar pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Disdik Jabar turut membuka seleksi Selokah Manusia Unggul (Maung) yang akan digelar pada 25 Mei 2026 untuk 41 SMA dan SMK negeri.
Seleksi dilakukan bagi murid berprestasi secara akademik dan non-akademik. Jalur ini tidak menggunakan zonasi, melainkan seleksi. Disdik pun mulai melakukan pemetaan para lulusan SMP dan MTs untuk mengetahui terlebih dahulu minat dan bakat dari para murid.
Disdik Jabar memastikan daya tampung sekolah tingkat SMA dan SMK di Jawa Barat mencukupi untuk menampung seluruh lulusan SMP sederajat tahun ini. Adapun jumlah lulusan SMP dan MTs mencapai 826.996 siswa. Sementara total daya tampung SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta mencapai 909.183 kursi.
Total daya tampung sekolah negeri di Jawa Barat mencapai 363.067 siswa. Jumlah itu terdiri dari 195.344 kursi SMA Negeri, 124.217 kursi SMK Negeri, 21.000 kursi Sekolah Maung, dan 21.888 kursi Madrasah Aliyah Negeri. Sementara sekolah swasta justru memiliki kapasitas yang lebih besar dengan total 546.116 kursi.
