Disindir Sekda, Disbudpar Bandung Jamin Pengawasan Hotel saat Nataru Lebih Ketat

Ema menilai, hal itu menunjukkan lemahnya pengawasan dari Dinas Kebudayan dan Pariwisata (Disbudpar) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki fungsi membina dan mengawasi baik aturan maupun aktivitas di sektor perhotelan.

"Mereka kalau dihadapan saya maksimal, pokoknya dihadapan Saya maksimal. Artinya kan pengawasan, oleh SKPD pembinanya, Saya sering mengingatkan, Bu Kenny (Kadisbudpar) jangan semua ini di take over oleh Satpol PP, fungsi pembinaan nya harus berjalan," tegasnya.

Kenny mengungkapkan bahwa, secara umum aturan yang berlaku di Kota Bandung tidak akan jauh berbeda dengan Imendagri Nomor 62 Tahun 2021. Sejauh ini Disparbud Bandung juga telah melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak perhotelan untuk tidak menerima pesanan agenda yang mengundang keramaian di momen Nataru.

"Dari sejak seminggu yang lalu saya sudah kepada ketua asosiasi untuk antisipasi tentang level 3, jadi dari pada mereka menjadi rugi besar, ya udah jangan dulu untuk ber odl end new dulu, mereka tidak masalah, tidak ada keluhan," ujarnya.

Termasuk kegiatan konser yang mengundang aktris juga tidak diperbolehkan. Sebab acara tersebut dipastikan mengundang kerumunan untuk orang menonton secara langsung.

Kenny menegaskan, bakal melakukan peningkatan pengawasan khususnya di momen tahun baru. Jika kedapatan ada pihak yang melanggar, Pemkot Bandung siap memberikan sanksi kepada pemilik hotel.

"Ada sanksi, sesuai di Perwal ada sanksinya, sejauh ini belum ada yang disanksi,udah pastinya (peningkatan pengawasan) daripada kita berpestapora di akhir tahun dengan risiko peningkatan COVID-19, ya mendingan kita puasa dari 24 Desember sampai 2 Januari," tandasnya.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat (Jabar) menyatakan bahwa banyak wisatawan di Jabar sudah membatalkan pesanan hotel jelang natal dan libur tahun baru 2022.

Pembatalan ini diketahui karena adanya instruksi dari pemerintah pusat soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 selama Nataru 2022.

"Adanya larangan ini tentu pada batal (pesan hotel), itu hal wajar. Pasti ada (pembatalan pesanan hotel)," ujar Ketua PHRI Jabar, Herman Muchtar, saat dihubungi, Sabtu (20/11/2021).

Saat ini, menurutnya, sudah banyak hotel di Jabar yang sudah dipesan oleh wisatawan. Hal itu dikatakannya merupakan agenda tahunan yang kerap dimanfaatkan untuk mengisi libur akhir tahun.

"Ada 10 instruksi pemerintah (PPKM level 3) itu wajar, itu normal seperti adanya pembatasan okupansi 50 persen agar COVID-19 tidak meningkat seperti di Eropa," ungkapnya.