Diduga Korupsi Rp500 M, Eks Kepala UPC Pegadaian Batujajar Ditahan

Dirinya membeberkan, kasus dugaan korupsi di tubuh Pegadaian UPC Batujajar yang dilakukan RAS itu bermula ketika polisi menerima laporan. Kemudian penyidik Unit Tipidkor Sat Reskrim Polres Cimahi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti dan pemeriksaan para saksi.

"Proses penyelidikan Sat Reskrim Polres Cimahi sudah hampir satu tahun dari Januari, 10 bulan proses penyelidikan. Kemudian pemeriksaan 20 saksi, kemudian ada sakai ahli yang dimintai keterangan dari BPKP bahwa tindak pidana korupsi ini terjadi di wilayah Polres Cimahi di UPC Pegadaian Batujajar," ungkapnya.

Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, dengan alat bukti yang kuat akhirnya penyidik menaikan status tersebut menjadi penyidikan dan menetapkan RAS sebagai tersangka dugaan kasus korupsi di Pegadaian UPC Batujajar.

"Kerugian negara kurang lebih sebanyak Rp500 juta. Dalam kergugian sudah dilakukan pembayaran R 200 juta sehingga masih ada kerguian Rp300 juta," ucap Tri.

Dalam menjalankan aksinya, ada tiga modus yang dijalankan tersangka RAS untuk melakukan korupsi di tempatnya bekerja itu. Yakni membuat transaksi gadai fiktif, transaksi gadai dengan barang jaminan palsu dan transaksi gadai dengan taksiran tinggi terhadap barang jaminan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Uang hasil korupsi itu digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi. Selama penyelidikan, penyidikan dan penggeledahan, Sat Reskrim Polres Cimahi mengamankan barang bukti berupa 24 macam dokumen, 54 bukti pegadaian, 16 perhiasan transaksi gadai dan 6 perhiasan emas dengan taksiran tinggi.

"Untuk kepentingan pribadi, meperkaya diri sendiri dengan melakukan transaksi gadai fiktif, transaksi barang jaminan palsu, dan transaksi taksiran harga tinggi," ujarnya.

Penyidik menjeratnya dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Ancaman hukumannya 4 sampai 20 tahun penjara. Tersangka saat melakukan aksinya masih aktif, tapi sekarang sudah diberhentikan. Masyarkat tidak perlu khawatir, tidak perlu gundah," imbuhnya.