Delapan Kepala Dinas di Bandung Diperiksa Kejari Soal Jual Beli Jabatan

Iskandar mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan Kejari adalah hal wajar. Ini dilakukan penegak hukum untuk mencari tahu keterangan atau data yang memang dibutuhkan untuk menegakkan aturan secara jelas.

Ketika statusnya masih sebagai saksi, maka kewajiban pada aparatur sipil negara (ASN) untuk menghadiri pemanggilan tersebut.

"Kita harus hadiri, bukan berarti sudah bersalah. Jadi bukan salah atau bukan, Jadi ini murni bagian dari proses yang harus diikuti," paparnya.

Terkait dengan pendampingan hukum, lanjutnya, Pemkot Bandung hingga sekarang belum memberikannya karena memang baru sebatas pemeriksaan saks. Ketika memang sudah lanjut pada tahap selanjutnya maka semua hal bisa dilakukan termasuk pendampingan hukum.

"Belum sampai tahap pendampingan hukum, karena ini masih proses klarifikasi dan pengumpulan keterangan," kata dia.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberi tanggapan mengenai pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin terkait kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung akan mengikuti proses hukum yang tengah berlangsung di Kejari Bandung. Namun begitu, ia mengungkapkan yang harus diperhatikan juga menyangkut prinsip praduga tak bersalah.

"Pada dasarnya kita ada dua prinsip lah. Satu, prinsip kepatutan, kita akan mengikuti proses hukum. Yang kedua, prinsip praduga tak bersalah. Jadi selama ini masih berjalan, kita akan ikuti," ucap dia di Kantor Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Jalan Cimuncang, Kota Bandung, Jumat (31/10/2025).

Ia mengatakan, Wakil Wali Kota Bandung sebagai pejabat publik tentu akan mengikuti pemeriksaan dengan baik. Terkait materi dalam kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang tersebut, Farhan mengaku yang berhak melakukan penyelidikan yaitu Kejari Bandung.