Dedi Mulyadi Resmi Terapkan E-Budgeting dan E-Voting di Desa

03 Jun 2025, 21:15 WIB

Azzis Zulkhairil

Kang Dedi Mulyadi Berbicara Saat Rapat (jabarprov.go.id)

Intinya sih...

Penerapan digitalisasi di desa-desa Jawa Barat
E-budgeting dan e-voting diterapkan untuk transparansi keuangan dan pemilihan kepala desa secara digital
Gubernur Dedi Mulyadi berharap ini akan mewujudkan pemilihan kepala desa yang murah dan transparan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times -Digitalisasi mulai diterapkan di desa-desa di Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah resmi menandatangani kebijakan e-budgeting di seluruh keuangan desa dan pemilihan kepala desa menggunakan e-voting. Sistem-sistem ini nantinya diterapkan bagi sekitar 5.000 desa di Jabar.

Langkah tersebut diklaimnya untuk menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa dan penyaluran aspirasi politik di tingkat pemilihan kepala desa.

"Ada dua hal yang hari ini saya tanda tangani dan akan berlaku di seluruh desa di Jawa Barat," ujar Dedi dalam keterangan resminya, Selasa (3/6/2025).

1. Semua belanja desa dilakukan secara digital

Kang Dedi Mulyadi (PORTAL JABARPROV.GO.ID/Rep Teguh)

Pertama, dengan menerapkan e-budgeting maka seluruh transaksi dan pengelolaan keuangan desa akan dilakukan secara digital. Hal tersebut kata Dedi akan lebih transparan dalam pertanggungjawaban, dan bisa lebih terkontrol dibandingkan konvensional.

"Uang masuk secara digital, belanja akan secara digital, sehingga kontrol keuangan desa akan semakin baik dan terbuka dan semakin transparan," katanya.

2. Digitalisasi ini diterapkan semuanya tahun ini

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat akan menerima kujang dari Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil dalam rangka HJB ke-543 di halaman gedung DPRD Kota Bogor, Selasa (3/6/2025) pagi. (Linna Susanti/IDN Times).

Penerapan e-budgeting, dijelaskannya bisa mendeteksi jika terjadi kecurangan atau penyalahgunaan keuangan desa. Sementara terkait e-voting, KDM memastikan warga desa akan memilih pemimpinnnya secara digital.

"Dua kerangka kerja ini merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan prinsip-prinsip layanan publik dan demokrasi di Jawa Barat," ucapnya.

Dedi berharap, e-budgeting dan e-voting akan mewujudkan pemilihan kepala desa yang berbiaya murah ditopang oleh pelayanan publik cepat dan keuangan yang transparan.

"Semoga ini bisa menjadi spirit baru bagi seluruh warga desa di seluruh provinsi Jawa Barat," kata dia.

3. Dedi Mulyadi turut fokus membenahi desa

Dedi Mulyadi di Gedung KPK pada Senin (19/5/2025). (dok. Humas KPK)

Sebelumnya, Dedi menyampaikan rencananya mengubah pemilihan kepala desa dari konvensional menjadi digital melalui e-Voting. Rencana ini disampaikan dalam pelantikan DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (15/5/2025).

Dirinya ingin membawa perubahan baru ke era digitalisasi dengan menghadirkan e-Voting berbekal pengalaman menata sistem desa di Purwakarta selama 2 periode menjabat Bupati. "Waktu itu satu desa, itu satu TPS Panjang. Saya ubah itu per TPS per RT. Nanti sebentar lagi, kita coba jawab barat pemilihan kepala desa dengan e-Voting. Kita coba," katanya.

Dedi juga sempat menyarankan kepada Kementerian Desa agar dana desa yang disalurkan nantinya menggunakan e-Budgeting.

"Kenapa? Kalau e-Budgeting, maka seluruh dana yang terkelola tidak boleh penggunaannya, pengeluarannya, tunai. Semuanya harus transfer, ke RT transfer, ke panitia transfer, kemana pun transfer," ucapnya.