Dana Transfer Daerah Kota Bandung Menyusut Hingga Rp600 Miliar
- Pemkot Bandung sudah melakukan penghematan Rp300 miliar untuk mengatasi penurunan dana transfer pusat.
- Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan bahwa anggaran ke daerah dipangkas seiring pengurangan dana transfer pusat yang signifikan.
- Belanja pegawai akan dikurangi sebesar Rp768 miliar dan belanja hibah juga akan turun dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, pada Selasa (30/9/2025) untuk menyamakan langkah menghadapi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026 mendatang.
Dari informasi yang didapat Pemprov Jabar akan kehilangan dana transfer senilai Rp2,458 triliun, sementara 27 kabupaten dan kota di Jabar berkurang sekitar Rp2,7 triliun.
Di Kota Bandung, dana yang akan hilang tahun depan mencapai Rp600 miliar. Alhasil harus ada upaya penghematan di berbagai sektor agar semua kegiatan yang dipersiapkan tetap berjalan termasuk pelayanan pada masyarkat.
"Karena itu kami melakukan banyak penghematan. Pertama, efisiensi belanja pegawai, perjalanan dinas luar negeri menjadi nol, mobil dinas baru nol," ungkap Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ditemui di Balaikota Bandung, Rabu (1/10/2025).
1. Sudah lakukan penghematan Rp300 miliar
Dia menyebut bahwa Pemkot Bandung sudah melakukan penyisiran untuk mencari program apa saja yang bisa dipangkas. Hasilnya, Rp300 miliar pun berhasil dipangkas. Sisa penyusuran Rp300 miliar lainnya sedang dikondisikan agar pemangkasan yang dilakukan pemerintah pusat bisa dicari alternasif pembiayaannya.
"Jadi anggaran Rp7,8 triliun sudah aman, tinggal mencari tambahan Rp600 miliar lagi dari program kementerian pusat. Pesan dari Gubernur jelas layanan dasar tidak boleh berubah. yang harus berubah adalah efisiensi operasional pemerintahan," kata dia.
2. Banyak anggaran ke daerah dipangkas
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, pada anggaran APBD murni 2026 mendatang akan dilakukan efisiensi seiring pengurangan dana transfer pusat yang cukup tajam. Ia menyampaikan, dana transfer pusat ke daerah khususnya ke Jabar mengalami pengurangan yang signifikan pada 2026 mendatang.
"Dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 penurunannya mencapai Rp2,458 triliun," katanya, Kamis (25/9/2025).
Menurutnya, angka penurunan ini berasal dari dana bagi hasil pajak pemerintah pusat yang semula Rp2,2 triliun turun menjadi Rp843 miliar. Jabar kehilangan Rp1,2 triliun dari pengurangan tersebut. Kemudian dana alokasi umum [DAU] dari proyeksi Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun.
Kementerian Keuangan juga menghapus dana alokasi khusus (DAK) fisik yang biasanya diarahkan untuk pembangunan jalan, irigasi hingga ruang kelas sebesar Rp276 miliar.
"Dana untuk bangun jalan, irigasi, bangun puskesmas tahun 2026 tidak ada, tidak ada harapan," tuturnya.
Pengurangan juga terjadi pada DAK non-fisik yang dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp4,8 triliun berkurang menjadi Rp4,7 triliun. Padahal idealnya dana BOS justru mengalami kenaikan, mengingat jumlah siswa SMA/SMK di Jabar yang mengalami peningkatan.
3. Belanja pegawai akan dikurangi
Penurunan ini berimbas pada rencana APBD Jabar 2026 yang awalnya diproyeksikan berada di angka Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun. Kehilangan Rp2 triliun lebih ini menurutnya harus dicarikan jalan keluar karena pihaknya tidak mau memangkas keberpihakan anggaran pada pembangunan layanan dasar warga Jabar.
"Saya sebagai gubernur pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana pendidikan, pembangunan sarana layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pembangunan irigasi tidak boleh berkurang," tuturnya.
Setelah membedah struktur APBD 2026 bersama jajarannya, KDM, panggilan akrab Dedi, mendapatkan sejumlah pos yang bisa dilakukan efisiensi guna menambal kekurangan Rp2 triliun. Pertama dari hitungan Bappeda Jabar, belanja pegawai akan berkurang sebesar Rp768 miliar dari angka total Rp9,9 triliun.
Meski dinilai masih kurang, penurunan belanja pegawai ini membuat Pemprov Jabar pada 2026 akan menunda pengangkatan CPNS baru. KDM menilai pengangkatan harus tertunda mengingat PNS yang ada saat ini pun akan menganggur dampak dari pengurangan anggaran.
"Kenapa bakal nganggur? Karena kan pekerjaannya enggak ada. Jadi nanti banyak PNS, ASN yang tidak ada pekerjaan kalau saya tidak membuat kegiatan pembangunan. Jadi enggak ada artinya," tuturnya.
Kedua, pemerintah akan mengurangi belanja hibah ke instansi, organisasi masyarakat hingga hibah mandatori. Pengurangan belanja hibah saat ini di APBD Perubahan turun dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun. Angka ini masih besar karena ada beban Bantuan Pendidikan Menengah Universal [BPMU] ke sekolah swasta.
"BPMU kami akan arahkan ke beasiswa langsung saja, kita tolong langsung orang yang tidak punya kemampuan untuk sekolah baik negeri maupun swasta," tuturnya.
