Cirebon Subsidi Rp15 Juta per Peserta untuk Kerja ke Jepang

Novi mengatakan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk membiayai pelatihan peserta. Dari sekitar 1.400 pendaftar, calon pekerja harus melewati proses seleksi sebelum dinyatakan lolos.

“Program ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Cirebon. Fokus utama kita tentu memprioritaskan warga asli Kabupaten Cirebon. Dari total sekitar 1.400 pendaftar, kami lakukan seleksi ketat,” kata Novi, Senin (12/10/2026).

Menurut dia, pemerintah daerah tidak menjalankan seluruh tahapan penempatan secara mandiri. Proses tersebut melibatkan lembaga pelatihan kerja atau LPK, sending organization (SO), LPPR, serta dukungan fasilitas Kredit Usaha Rakyat bagi Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI) dari Bank BJB.

Melalui skema itu, pemerintah berupaya mengurangi beban biaya pelatihan dan penempatan yang harus ditanggung calon pekerja.

Proses seleksi mencakup pemeriksaan kesehatan awal atau medical check-up (MCU), verifikasi administrasi, tes fisik, pemeriksaan mata, psikotes, serta pelatihan bahasa Jepang.

Peserta yang dinyatakan lolos akan menjalani pelatihan bahasa selama tiga bulan. Setelah itu, mereka harus mengikuti wawancara dengan pihak pengoperasional di Jepang.

Tahapan berikutnya adalah pelatihan kompetensi teknis selama satu hingga dua bulan sebelum melanjutkan proses penempatan.

"Rangkaian seleksi tersebut menjadi bagian dari persiapan calon pekerja sebelum memasuki lingkungan kerja di negara tujuan. Peserta tidak hanya dituntut memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menguasai bahasa dan keterampilan yang diperluka," ujar Novi.

Novi mengatakan, program tersebut difokuskan pada sektor manufaktur. Disnaker Kabupaten Cirebon tidak merekomendasikan penempatan di sektor pertanian berdasarkan evaluasi dan laporan pekerja sebelumnya, terutama terkait perlindungan tenaga kerja dan persoalan pembayaran upah.

“Seluruh peserta kami tempatkan di sektor manufaktur, termasuk di beberapa perusahaan besar seperti Panasonic pusat di Jepang. Perlindungan serta hak-hak pekerja di sektor manufaktur jauh lebih terjamin,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjelaskan arah penempatan yang dipilih pemerintah daerah. Namun, calon pekerja tetap perlu memahami kontrak, ketentuan upah, jam kerja, dan mekanisme pengaduan sebelum berangkat.

Setelah menyelesaikan masa magang selama tiga tahun, peserta akan difasilitasi untuk melanjutkan pekerjaan melalui skema visa Specified Skilled Worker (SSW) atau Tokutei Ginou, sesuai persyaratan yang berlaku.

Novi mengatakan, pendampingan diperlukan agar pekerja memiliki informasi mengenai peluang melanjutkan pekerjaan setelah masa magang berakhir.

Program ini berlangsung di tengah besarnya angkatan kerja Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data 2025, jumlah penduduk daerah tersebut mencapai 2.413.814 jiwa, dengan angkatan kerja sebanyak 1.289.532 orang.

Dari jumlah angkatan kerja itu, sebanyak 1.206.611 orang atau 93,56 persen telah bekerja. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 6,42 persen, turun 0,32 poin dibandingkan 2024.

Novi menyebutkan, sekitar seribu warga Kabupaten Cirebon tercatat bekerja atau mengikuti program magang di Jepang. Negara tersebut juga masuk dalam sepuluh tujuan utama pekerja asal Kabupaten Cirebon.