Wamen KKP Ungkap Sederet Tantangan Kelautan Indonesia
Wamen KKP Irwan Meilano menegaskan potensi kelautan Indonesia perlu ditopang riset, teknologi, pengelolaan berkelanjutan, dan konservasi untuk menghadapi perubahan iklim, ketidakpastian produksi, serta risiko investasi.
Pelaku industri menyoroti ketimpangan data meteorologi dan oseanografi; data komprehensif dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan, mitigasi bencana, operasional panas bumi, dan pelaporan risiko iklim kepada investor.
Pemerintah mempercepat penanganan abrasi pesisir Jawa, termasuk Sayung, lewat kombinasi tanggul pantai dan laut, penanaman mangrove, perencanaan terpadu, serta investasi berkelanjutan.
Bandung, IDN Times - Indonesia memiliki potensi kelautan yang besar, mulai dari perikanan, rumput laut, hingga sumber energi terbarukan. Namun, kekayaan tersebut belum cukup untuk menjamin sektor kelautan menjadi penggerak ekonomi jika tidak ditopang riset, teknologi, dan pengelolaan yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP), Irwan Meilano dalam kegiatan Grand Dies Natalis 2026, HMO Triton & HMME Atmosphaira ITB, di Aula Timur ITB, Sabtu (10/10/2026).
"Masa depan pengelolaan laut sangat bergantung pada kecerdasan kita dalam memahami lautan. Laut merupakan ruang produksi bagi kehidupan kita. Karena itu, kita harus mampu mengantisipasi perubahan iklim, berbagai ancaman, ketidakpastian produksi, serta risiko investasi," ujar Irwan.
1. Wilayah konservasi harus terjamin
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Menurut dia, riset menjadi kunci untuk membaca perubahan kondisi laut sekaligus merumuskan kebijakan yang tepat. Sebab, laut tidak hanya menyimpan potensi ekonomi, tetapi juga menghadirkan tantangan perubahan iklim, ketidakpastian produksi, dan risiko investasi.
Irwan menjelaskan, konservasi merupakan salah satu kata kunci dalam konsep ekonomi biru. Upaya memaksimalkan potensi laut tidak bisa hanya dilakukan dengan meningkatkan pengambilan sumber daya, tetapi juga harus menjaga keberlangsungan ekosistemnya.
Kawasan konservasi, kata dia, perlu diperluas agar laut tetap menjadi habitat yang baik bagi terumbu karang, spesies terancam punah, dan berbagai jenis ikan.
"Ketika kita ingin meningkatkan produksi dari laut, maka yang harus kita jamin adalah wilayah konservasi," katanya.
2. Kesadaran kebencanaan harus terus diingatkan kepada masyarakat
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Senada dengan Irwan, Technical Director PT Bhumi Warih Geohydromatics, Faisal Amri menilai, pengelolaan dan penyediaan data yang komprehensif di sektor maritim dan lingkungan menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta memitigasi risiko bencana di Indonesia.
Faisal Amri pun menekankan pentingnya peran generasi muda dan akademisi di bidang oseanografi untuk berani mengambil peran nyata dalam pembangunan maritim nasional. Namun, ia menggarisbawahi tantangan utama yang masih dihadapi industri saat ini, yakni keterbatasan dan ketimpangan ketersediaan data meteorologi dan oseanografi di berbagai daerah.
"Tidak semua daerah memiliki data yang lengkap untuk memungkinkan analisis komprehensif terkait fenomena di wilayah tersebut. Kesadaran akan pentingnya pengukuran perlu terus ditingkatkan agar kita memiliki dasar yang kuat dalam merencanakan pembangunan serta melakukan simulasi risiko bencana secara akurat," ujar Faisal Amri yang akrab disapa Amri.
3. Berbagai upaya penelitian terus bergerak
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Di sektor energi terbarukan, pemanfaatan data lingkungan pun menjadi faktor krusial untuk mitigasi risiko operasional. Manager Environmental Sustainability PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE), Fajar Adi Prasetyo menjelaskan bahwa industri panas bumi (geothermal) yang umumnya berada di wilayah bercurah hujan tinggi sangat bergantung pada akurasi data presipitasi dan cuaca.
"Lokasi potensi panas bumi di Indonesia mayoritas berada di area berisiko tinggi terhadap bencana tanah longsor. Keberadaan data curah hujan dan meteorologi sangat membantu PGE dalam memitigasi risiko tersebut. Selain itu, bagi perusahaan terbuka (Tbk), pengungkapan risiko terkait iklim (climate-related risks) kini menjadi standar kewajiban yang dituntut oleh pasar," kata Fajar.
Sementara, Regional Manager Consultant Carbon Disclosure Project (CDP), Haryono Hansen Sirait menyampaikan, transparansi data dampak lingkungan kini telah menjadi perhatian utama para investor global.
Saat ini, ratusan investor internasional mewajibkan perusahaan dalam portofolio mereka untuk melaporkan data dampak lingkungan secara terbuka dan independen.
"Investor ingin melihat sejauh mana risiko lingkungan dan perubahan iklim dapat memengaruhi aset bisnis mereka. Data meteorologi dan oseanografi menjadi pijakan mendasar untuk mengukur tingkat bahaya serta potensi kerugian finansial di lokasi proyek," kata Hansen.
Kemudian, Deputy for Financing and Investment Development in the Maritime Sector, Mohammad Irfan Saleh menyampaikan, selama ini upaya penanganan di pesisir Jawa Tengah kalah cepat dibanding eskalasi bencana abrasi. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah percepatan melalui strategi kombinasi penanganan teknis dan investasi berkelanjutan.
"Kecepatan kita menangani dengan kecepatan terjadinya bencana itu jauh. Selama ini kita coba proteksi pakai tanggul pantai, tetapi itu jauh lebih lambat daripada bencananya karena abrasi di Demak sangat cepat," ujar Irfan.
Namun, kata Irfan, atas arahan Presiden, proyek penanganan pesisir ini dirancang untuk mempercepat perlindungan kawasan pantai sepanjang ratusan kilometer di Pulau Jawa. Khusus di wilayah Sayung, strategi yang diterapkan tidak hanya mengandalkan struktur keras (hard structure), melainkan mengombinasikan pendekatan berbasis alam (nature-based solutions) seperti penanaman mangrove serta pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut.
President Director PT Haskoning Indonesia, Mark van Zanten mengatakan, ancaman abrasi di pesisir Jawa merupakan masalah besar yang membutuhkan penanganan berbasis perencanaan matang dan integrasi berbagai solusi.
"Ini masalah besar, tetapi saya melihat sudah banyak perencanaan yang dilakukan. Hal terpenting adalah membuat kebijakan pengelolaan pesisir atau coastal management policy yang tepat untuk melawan erosi dan abrasi," kata Mark.
Menurut Mark, pendekatan untuk menyelamatkan garis pantai tidak bisa seragam, melainkan harus mengombinasikan berbagai solusi teknis sesuai kondisi wilayah. Penanganan tersebut mencakup pendekatan berbasis alam (nature-based solutions) seperti penanaman mangrove, hingga pembangunan infrastruktur fisik seperti tanggul laut dan tanggul pantai.
"Terkadang solusinya berupa penanaman mangrove, terkadang membangun tanggul (dike). Solusinya berbeda-beda, tetapi yang dibutuhkan adalah perencanaan yang baik serta ketersediaan anggaran untuk menangani masalah ini," katanya.
