BKD Jabar Soroti Banyak ASN Lupa Isi Presensi saat WFA Lebaran 2026
- BKD Jawa Barat menemukan ribuan ASN lupa isi presensi saat WFA pasca Lebaran 2026, meski kinerja tetap dimonitor sejak pagi oleh pimpinan perangkat daerah.
- Dari total 48.363 ASN, sekitar 1.678 belum absen pagi hari, sebagian besar karena lupa terutama dari Dinas Pendidikan yang mengira libur sekolah berarti tidak perlu presensi.
- BKD menegaskan penelusuran langsung dilakukan dan pegawai diingatkan untuk segera absen, sementara unit layanan publik seperti puskesmas dan Samsat tetap bekerja normal tanpa WFA.
Bandung, IDN Times - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat tengah menyoroti banyaknya ASN yang lupa mengisi presensi saat penerapan work from anywhere (WFA) pascalibur Lebaran 2026. Pada hari pertama WFA, tercatat ada ribuan ASN lupa mengisi presensi.
Kepala BKD Jawa Barat, Dedi Supandi mengatakan, sejak pagi kemarin mereka langsung melakukan monitoring kehadiran pegawai di seluruh perangkat daerah untuk memastikan kinerja tetap berjalan.
"Monitoring kami lakukan melalui presensi. Para pimpinan perangkat daerah juga memastikan pegawai tetap melaksanakan kinerja dan pelayanan selama WFA," ujar Dedi, Kamis (26/3/2026).
1. Mayoritas lupa mengisi presensi
Berdasarkan data BKD, di hari pertama kemarin di pukul 07.30 WIB, dari total 48.363 ASN, tercatat 1,07 persen atau 519 pegawai sedang menjalani cuti. Sementara itu, terdapat 1.678 pegawai yang belum melakukan absensi pada pagi hari.
Hanya saja, setelah dilakukan penelusuran, tidak adanya absensi sebagian besar bukan karena pelanggaran disiplin.
"Rata-rata karena lupa absensi, terutama dari Dinas Pendidikan. Mereka mengira karena sekolah libur, sehingga absensi tidak dilakukan," katanya.
2. Pemprov Jabar sudah memberikan peringatan secara bertahap
Dedi menegaskan, seluruh perangkat daerah langsung melakukan penelusuran dan mengingatkan pegawai yang belum melakukan presensi. Hasilnya, sebagian besar telah melakukan absensi sebelum siang hari.
"Sudah diingatkan dan secara bertahap mereka memenuhi presensi. Bukan karena tidak bekerja atau alfa," ucapnya.
Dedi memastikan, jika ditemukan indikasi pelanggaran disiplin, BKD tetap akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
3. WFA tidak berbeda jauh dengan WFH
Selain itu, Dedi menyebut unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap beroperasi normal dan tidak menerapkan WFA. Seperti Samsat, puskesmas, rumah sakit, layanan kesehatan, di mana tetap masuk dan bekerja sesuai standar.
Dedi menjelaskan, secara pengawasan dan mekanisme kerja, WFA tidak berbeda jauh dengan work from home (WFH). Perbedaannya hanya pada fleksibilitas lokasi kerja.
"Kalau WFA bisa bekerja dari mana saja, sementara WFH dari rumah. Tapi prinsipnya sama, tetap bekerja dan siap dipanggil pimpinan kapan pun dibutuhkan," ucapnya.
