Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengkritik PTPN 1 Regional 2 Malabar karena alih fungsi kebun teh menjadi tanaman sayur ketang di Pangalengan.
Kasus penyerobotan lahan perkebunan teh sudah ditangani Polda Jabar, dengan informasi dalang pemodal yang akan diungkapkan oleh pihak kepolisian.
Dedi meminta agar PTPN menghentikan alih fungsi kebun teh dan kembali fokus pada bisnis perkebunan, atau siap melakukan penghijauan dengan biaya sekitar Rp35 miliar.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengkritik keras kinerja PTPN 1 Regional 2 Malabar, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Hal ini berkaitan dengan alih fungsi lahan dari kebun teh berubah menjadi tanaman sayur ketang.
Kasus penyerobotan lahan perkebunan teh menjadi kebun sayur di Pangalengan, seharusnya bisa tidak terjadi jika PTPN sebagai pemilik lahan tidak menjadikan penyewaan lahan sebagai bisnis. Adapun saat ini kasus tersebut sudah ditangani Polda Jabar.
Dedi pun mendapatkan informasi dalang pemodal yang membuat alih fungsi lahan ini sudah dikantongi, dan nantinya akan diungkapkan secara langsung oleh pihak kepolisian pelaku tersebut.
"Dan mungkin dalam waktu tidak terlalu lama pelaku dan otak pelakunya akan segera ditahan," katanya Senin (1/12/2025).
Menurutnya agar kasus ini tidak terulang, Dedi meminta agar jajaran PTPN untuk menghentikan berbagai kegiatan alih fungsi kebun teh dengan menyewakan lahan pada pihak diluar urusan perkebunan.
"Karena langkah-langkah itulah yang memicu para pihak memanfaatkan areal-areal PTPN untuk dirubah peruntukannya untuk kepentingan-kepentingan lain," katanya.
Dedi mengatakan PTPN harus kembali ke bisnis awalnya yakni perkebunan, bukan membuka bisnis di luar itu termasuk bisnis properti dan bidang-bidang lain yang bertentangan dengan prinsip pengelolaan lahan.
"Jadikan kembali areal-areal perkebunan teh dan karet kembalikan lagi menjadi teh dan karet. Jangan dibiarkan kosong," katanya.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan, jika PTPN tidak memiliki kesanggupan untuk menanam kembali lahan-lahan kosong maka pihaknya siap bekerja sama melakukan penghijauan. Pemprov Jabar, kata Dedi, berencana menanam ulang lahan teh tersebut meski biaya yang dibutuhkan sekitar Rp35 miliar.
"Saya cek barusan ke kepala dinas perkebunan, karena saya akan menanam kembali untuk ditanami lagi teh, kalo 160 hektare itu memerlukan uang berapa? Rp35 miliyar," katanya.
Perusakan kebun teh yang terus menerus terjadi berpotensi membawa risiko bencana besar terutama di kawasan Bandung Selatan yang rawan terhadap perubahan tata ruang.
"Bencana yang ditimbulkan karena perubahan alokasi penanaman itu kan berat banget Bandung itu," ujarnya.