Dedi Mulyadi Instruksikan Pemda di Jabar Cairkan BTT, Jangan Ditahan

- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memerintahkan pemda untuk segera mencairkan Belanja Tidak Terduga (BTT) guna mitigasi bencana di akhir tahun 2025.
- Pemprov Jabar telah melakukan proses mitigasi kebencanaan dengan menormalisasi daerah aliran sungai di beberapa wilayah untuk mengurangi risiko banjir.
- Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat akan tersebar di empat kantor gubernur di luar Kota Bandung, sehingga para kepala daerah harus memiliki kesiapan dalam bentuk kelengkapan sarana dan prasarana serta tim yang memadai.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh pemerintah kota dan kabupaten segera mencairkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk melakukan mitigasi bencana di penghujung tahun 2025 ini.
Dedi meminta, pemerintah daerah di Jawa Barat tidak ragu dalam mencairkan dana kebencanaan ini. Sebab, mitigasi dirasakannya lebih penting karena untuk mengurangi dampak berlebih dari terjadinya bencana itu sendiri.
"Mencegah, mengantisipasi, jauh lebih baik daripada terjadi peristiwa serupa. Harus gunakan (BTT untuk mengantisipasi bencana)," kata Dedi, Selasa (25/11/2025).
1. Jabar sudah melakukan mitigasi

Pemprov Jabar pun sudah melakukan proses mitigasi kebencanaan seperti menormalisasi daerah aliran sungai di sejumlah daerah, terbaru di wilayah Kabupaten Karawang dan Bekasi. Langkah ini menurut dia bisa mengurangi risiko banjir.
"Yang saya lakukan selama ini kan pencegahan. Saya normalisasi air untuk ada aliran sungainya kan sebenarnya," ujarnya.
2. Minta BPBD Jabar tidak hanya kerja di Bandung

Dedi menambahkan, ke depan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat tidak juga hanya terpusat di Kota Bandung. Mereka nantinya akan tersebar di empat kantor gubernur di luar Kota Bandung.
Adapun empat kantor gubernur ini yaitu, Bale Sri Baduga di Kabupaten Purwakarta, Bale Pakuan Pajajaran di Kota Bogor, Bale Jaya Dewata di Kabupaten Cirebon, dan Bale Dewa Niskala di Kabupaten Garut.
"Tim BPBD tidak lagi terpusat di Bandung. Nanti mereka ada di empat kantor wilayah.
3. Sarana dan prasarana juga harus dipersiapkan

Dengan begitu, para kepala daerah di Jawa Barat harus memiliki kesiapan dalam bentuk kelengkapan sarana dan prasarana serta tim yang memadai.
Apalagi, daerah akan mendapatkan dukungan dari Pemprov secara langsung dengan menyebarkan tim BPBD Jawa Barat untuk bersiaga di empat kantor gubernur.
"Kepala daerah harus punya kesiapan mulai dari kelengkapan sarana, prasarana, hingga tim lapangan," katanya.

















