Bey Machmudin Janji Benahi Persoalan Anggaran Dua BPR di Jabar

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran (TA) 2023 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, Bey memastikan akan menyelesaikan rekomendasi dari BPK itu.

"Tadi yang terkat dengan BPR kita akan kordinasi dengan OJK dan BPK karena kan tidak semata dari pemprov saja. Karena pengawasan perbankan itu tetap di OJK, kami akan kordinasiuntuk lebih jelas dan tegas lagi bagaimana OJK," katanya.

Bey menghimbau agar para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemprov Jabar bisa lebih bijak dalam menggunakan APBD dan APBN. Sebab, laporan dan pertanggungjawaban keuangan akan diaudit langsung oleh BPK.

"Pertama sebagai pejabat negara kita harus hati-hati menggunakan APBD, apbn karena itu harus jelas pertanggung jawabannya," kata dia.

Sebelumnya, Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit mengatakan, pihaknya memberikan opini WTP dengan penekanan suatu hal atas LHP LKPD Provinsi Jabar TA 2023. Penekanan ini satu diantaranya kerugian BPR Intan Jabar sebesar negatif Rp213,04 miliar per 31 Desember 2023.

"Hal ini berdampak pada penurunan modal menjadi negatif sebesar Rp141,16 milyar, dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/Car) sebesar negatif 571,62%, dan aset perusahaan menurun menjadi sebesar Rp28,93 miliar," ujar Ahmadi.

Sedangkan BPR Indramayu Jabar, dijelaskannya, tercatat kerugian sebesat negatif Rp18,48 miliar per 31 Desember 2023, akibat koreksi penyimpangan keuangan, dan kekurangan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP).

"Hal itu berdampak pada penurunan modal, dan kewajiban perusahaan yang sudah melebihi aset lancarnya," katanya.

Dengan kondisi itu, Noor menegaskan, penyertaan modal daerah pada PT BPR Intan Jabar dan PT BPR Indramayu Jabar tidak dapat diyakini kewajarannya. "Selain itu terdapat ketidakpatuhan yang berpotensi menjadi tanggungan Pemdaprov Jabar," tegas Noor.