Angka Partisipasi Sekolah 12 Tahun di Jawa Barat Masih Rendah
Intinya sih...
- Partisipasi pendidikan minimal 12 tahun di Jawa Barat masih rendah.
- Pemerintah akan mempercepat pembangunan sekolah dan menggratiskan biaya pendidikan di negeri dan swasta.
- Rapat bersama DPRD Jabar juga menyepakati pergeseran anggaran untuk infrastruktur, kesehatan, penanganan bencana alam, dan lingkungan hidup.
Bandung, IDN Times - Angka partisipasi pendidikan minimal selama 12 tahun mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau SMK di Jawa Barat masih rendah. Hal ini diketahui berdasarkan data Satuan Pendidikan melalui DAPODIK, EMIS dan PDDikti pada 14 November 2024.
Dari data itu tercatat anak tidak sekolah di Provinsi Jawa Barat mencapai 658.831 orang, yang mencakup 164.631 orang DO, 198.570 orang Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) dan 295.530 orang Belum Pernah Bersekolah (BPB).
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak menampik jika masih kurangnya pendidikan masyarakat hingga 12 tahun di 27 kabupaten dan kota.
"Angka anak sekolah di Jawa Barat masih rendah. Target saya 12 tahun. Makanya, strateginya tadi sudah disepakati saat rapat bersama Banggar," ucap Dedi ditemui seusai rapat dengan Badan Anggaran DPRD Jabar, dikutip Sabtu (24/5/2025).
1. Pembangunan sekolah baru akan dipercepat
Dedi mengatakan, ada beberapa strategi untuk menyelesaikan persoalan ini. Pertama untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah 12 tahun yaitu mempercepat pembangunan sekolah-sekolah pemerintah khususnya SMA yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
"Strateginya pertama mempercepat pembangunan sekolah-sekolah pemerintah terutama SMA yang menjadi kewenangan Pemdaprov," ucapnya.
Strategi berikutnya adalah menggratiskan biaya sekolah negeri dan swasta bagi seluruh anak di Jawa Barat. Kebijakan itu akan diterapkan langsung pada awal ajaran baru tahun ini.
"Kami akan menggratiskan pendidikan bagi seluruh rakyat Jabar di negeri dan swasta. Khusus untuk swasta digratiskan untuk masyarakat miskin sehingga diharapkan tahun ini angka partisipasi sekolah 12 tahun meningkat," jelas Dedi.
2. Pemprov menjamin pendidikan gratis
Dedi melanjutkan untuk sekolah negeri dipastikan gratis karena dikelola pemerintah. Namun, tidak semua warga miskin bisa masuk ke sekolah negeri. Untuk itu pemerintah juga akan menjamin sekolah swasta gratis bagi warga miskin.
"Kalau negeri kan sudah otomatis gratis, tapi kan tidak semua warga miskin bisa masuk negeri pasti ada yang masuk swasta sehingga pemerintah menjamin pendidikan gratis untuk masyarakat miskin yang di sekolah swasta," tuturnya.
Selain sektor pendidikan, rapat bersama Banggar DPRD Jabar juga menyepakati pergeseran anggaran untuk peningkatan belanja infrastruktur, dan kesehatan. Kemudian realokasi anggaran untuk penanganan bencana alam, penanganan sampah, lingkungan hidup, dan postur belanja lainnya.
"Sebagaimana yang menjadi rekomendasi Pansus LKPJ tadi yaitu di peningkatan belanja infrastruktur, belanja pendidikan, kesehatan, realokasi penanganan bencana, belanja penanganan sampah, lingkungan hidup dan postur lainnya," kata Dedi.
3. Legislator minta fokus ke hal ini dibandingkan barak militer
Sementara itu, Anggota Komisi V sekaligus Ketua Fraksi PPP DPRD Provinsi Jabar, Zaini Shofari menyarankan agar pemerintah lebih fokus menangani permasalahan yang dinilai lebih penting ketimbang hanya menyelesaikan permasalahan yang berada di permukaan.
Seperti pendidikan di barak militer yang dikabarkan telah menghabiskan anggaran sebesar Rp3,2 miliar untuk membina kurang lebih sekitar 270 anak yang dinilai nakal. Menurutnya, yang lebih penting saat ini yaitu meningkatkan partisipasi pendidikan 12 tahun ini.
"Tinggal pilihan saja, mau menggunakan anggaran Rp3,2 miliar untuk 270 anak itu atau (mau) menuntaskan anak tidak sekolah yang mencapai enam ratus ribu itu?," katanya.