Alami Kendala, 12 TPS di Jabar Bakal Lakukan Pemilu Lanjutan

Selain TPS yang akan melaksanakan PSL, KPU akan berkoordinasi dengan badan pengawas pemilu (Bawaslu) terkait masukan untuk mengadakan pemungutan suara ulang (PSU). Karena terdapat sejumlah syarat jika TPS yang bersangkutan berencana melakukan PSU.

Pertama, pembukaan kotak suara tidak lakukan menurut aturan. Misalnya, petugas KPPS tidak memperlihatkan isi kotak suara kepada para saksi sesaat sebelum pencoblosan dimulai.

Kedua, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus atau alamat khusus di surat suara. "Jadi kaya kode gitu sudah nyoblos yang mana," ujar Rifqi.

Ketiga, petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara jadi tidak sah. Keempat, pemilih yang tidak memiliki KTP diberikan hak memilih padahal yang bersangkutan tidak masuk dalam DPT (daftar pemilih tetap) maupun DPTb 9daftar pemilih tambahan) dan alamat di KTP elektronik tidak tinggal di sekitar TPS sehingga tidak masuk dalam DPK (daftar pemilih khusus).

"Tapi semua temuan bawaslu ini akan kita kaji kembali seperti apa disesuaikan dengan aturan," papar Rifki.

Rifqi mengimbau masyarakat tidak khawatir dengan kinerja KPPS di setiap TPS. Jika memang ada TPS yang PSU maksimal dilakukan pada 28 April.

"PSU ini batasnya 10 hari dari jadwal pemilihan. Tapi kita masih menunggu surat resmi dari Bawaslu daerah mana saja yang memang memenuhi unsur PSU," paparrnya.

Bagi masyarakat yang akan ikut PSU di TPS-nya maka harus mendapat formulir C6. Berbeda dengan TPS yang mengadakan PSL maka cukup membawa KTP elektronik.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan masih ada sekitar 2.249 Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum menggelar pemungutan suara.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, penyebab belum digelarnya pemungutan suara tersebut karena adanya keterlambatan distribusi logistik

Itu kalau dipersentase kurang lebih hanya 0,28 persen itu tersebar di 18 kabupaten/kota,” ujar Arief

Arief menjelaskan, data tersebut merupakan data yang dihimpun pihaknya hingga pukul 23.00 WIB. "Ya, jadi laporan ini bisa saja terus berkembang bisa saja dikoreksi ya, apakah mungkin ada laporan yang kurang tepat nanti kalau ada koreksi kita sampaikan lagi,” kata dia.

Berikut wilayah yang belum menyelenggarakan pemungutan suara:

Kota Jayapura: 702 TPS 
Kabupaten Jayapura: 1 TPS
Kabupaten Keerom: 6 TPS
Kabupaten waropen: 11 TPS
Kabupaten Intan Jaya: 288 TPS
Kabupaten tolikara: 24 TPS
Kabupaten Pegunungan Bintang: 1 TPS
Kabupaten yahukimo: 155 TPS
Jayawijaya: 3 TPS
Nias Selatan: 113 TPS
Kutai Barat: 20 TPS
Banggai: 391 TPS
Jambi: 24 TPS
Kabupaten Bintan: 2 TPS
Kabupaten Banyuasin: 445 TPS
Kabupaten mahakam Ulu: 4 TPS
Kutai Kartanegara: 8 TPS
Berau: 11 TPS