Ahli Sejarah Minta Pemkot Bandung Tak Hilangkan Kebun Binatang
- Banyak orang bisa protes terhadap penghilangan kebun binatang Bandung
- Kebun binatang memiliki banyak manfaat, termasuk sebagai tempat edukasi dan ruang terbuka hijau
- Pemkot Bandung masih membahas opsi terkait masa depan Bandung Zoo, termasuk mempertahankan kebun binatang atau mengubahnya menjadi ruang terbuka hijau
Bandung, IDN Times - Pemerintah Bandung memiliki tiga opsi di tengah kondisi Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo). Salah satunya adalah menghilangkan kebun binatang dari Bandung.
Namun, opsi tersebut mendapat kritikan dari ahli sejarah, Yudi Hamzah. Penulis buku 'Kado Untuk Bandung Taman Menjadi Kebun Binatang' mengatakan, bahwa opsi tersebut seharusnya tidak dikeluarkan oleh Pemkot Bandung. Sebab, kebun binatang adalah fasilitas publik yang sudah ada di Bandung sejak puluhan tahun silam.
"Sebelum di Tamansari, kebun binatang di Bandung sudah ada beberapa hingga akhirnya dibangun Bandung Zoo. Tempat ini sejak jaman dulu sudah didatangi masyarakat dan terpatri dalam memori mereka," kata Yudi dalam sebuah diskusi di Bandung, Rabu (14/1/2025).
1. Bisa diprotes banyak orang
Dia menuturkan, saat ini sudah banyak bangunan bersejarah di Kota Bandung yang hilang salah satunya adalah kolam renang Tjihampelas yang sangat fenomenal. Ketika kolam renang itu hilang saja banyak orang bertanya-tanya, apalagi sekarang ketika Bandung tidak memiliki kebun binatang.
Yudi mencontohkan, anak-anak kecil selama ini hanya melihat binatang seperti gajah, jerapah, atau hewan besar lainnya di televisi atau buku. Mereka baru bisa melihat hewan seperti itu ketika datang di kebun binatang.
"Saya pikir akan ada gelombang protes dari masyarakat karena kita pernah kehilangan Tjihampelas. Dan sekarang pemerintah secara sadar ingin menghilangkan memori kolektif kita," paparnya.
2. Banyak manfaat ketika Bandung punya kebun binatang
Di sisi lain manfaat dari keberadaan Bandung Zoo ini sangat banyak bukan hanya sebagai tempat bermain karena ini bisa menjadi tempat edukasi dan ruang terbuka yang bisa dinikmati masyarakat. Jangan sampai ketika kebun binatang tidak ada kemudian lahannya berubah menjadi tempat lain yang tidak bisa dimanfaatkan masyarakat.
"Di sana juga ada hewan yang dilindungi dan bisa menjadi bahan pembelajaran untuk anak. Makanya sebagai pemerintah kota seharusnya bisa berpihak pada keberadaan kebun binatang," kata dia.
3. Pemkot masih bahas opsi yang mau diambil
Sebelumnya, Wali Kota Bandung M. Farhan menyebut, pembahasan masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan final. Namun, ada sejumlah opsi yang tengah dikaji bersama oleh tiga level pemerintahan.
Farhan mengungkapkan, ada tiga kemungkinan konsep yang sedang dibahas terkait masa depan Bandung Zoo. Pertama, kawasan tersebut tetap dipertahankan sebagai kebun binatang dengan konsep seperti saat ini.
Opsi kedua, kebun binatang tetap ada namun dengan jumlah koleksi satwa yang lebih sedikit, sementara porsi ruang terbuka hijau (RTH) diperbesar. Opsi ketiga bahkan lebih ekstrem, yakni kawasan tersebut tidak lagi berfungsi sebagai kebun binatang, melainkan sepenuhnya menjadi ruang terbuka hijau.
“Ini masih dalam pembicaraan ya,” ujar Farhan.
Ia menyebut, salah satu pertimbangan utama adalah target Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan luasan ruang terbuka hijau hingga dua kali lipat.
Farhan menjelaskan, kompleksitas pengelolaan Bandung Zoo tidak bisa dilepaskan dari status kewenangan yang terbagi. Secara aset, lahan kebun binatang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung.
Namun di sisi lain, satwa yang berada di dalamnya, terutama satwa dilindungi berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, sementara aspek konservasi dan kehutanan disupervisi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Satwa-satwa dilindungi itu merupakan titipan dari negara. Jadi mau tidak mau kita harus melibatkan tiga level pemerintah,” kata Farhan.
Saat ini, pengelolaan kawasan dilakukan bersama, dengan Pemkot Bandung sebagai pemegang aset, Pemprov Jabar melalui Dinas Kehutanan sebagai pengawas, dan Pemerintah Pusat yang menanggung 100 persen biaya pakan satwa.
