15 Kabupaten dan Kota di Jabar Alami Bencana Kekeringan

Sementara itu Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah warga terdampak terbanyak, yakni 31.160 KK atau 107.109 jiwa yang tersebar di 24 kecamatan dan 84 desa/kelurahan. Daerah ini juga telah menerima distribusi air bersih sebanyak 847.500 liter.

Kemudian, Kabupaten Bekasi mencatat 9.078 KK atau 26.995 jiwa terdampak di sembilan kecamatan dan 18 desa/kelurahan, dengan distribusi air bersih mencapai 2.232.000 liter, menjadi yang terbesar di Jawa Barat.

Adapun Kabupaten Tasikmalaya memiliki 5.054 KK atau 24.517 jiwa terdampak yang tersebar di 12 kecamatan dan 18 desa/kelurahan. Distribusi air bersih di wilayah tersebut telah mencapai 219.000 liter.

Selain tiga daerah tersebut, wilayah lain yang juga terdampak meliputi Kabupaten Karawang, Purwakarta, Pangandaran, Sukabumi, Bandung Barat, Indramayu, Garut, Cianjur, Ciamis, serta Kota Sukabumi, Kota Banjar, dan Kota Bogor.

Hadi mengatakan, sejumlah daerah tersebut memiliki riwayat mengalami kekeringan. Kendati begitu, kondisi tahun ini dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya akibat fenomena El Nino yang membuat musim kemarau lebih kering.

"Kalau misalnya tahun kemarin enggak seekstrem tahun ini, karena memang tahun ini ada El Nino yang membuat kemarau tahun ini lebih kering. Sehingga memang dampaknya kekeringan ini ke wilayah-wilayah yang punya potensi kekeringan," ujarnya.

Lebih lanjut, Hadi menambahkan, kondisi saat ini memiliki kemiripan dengan tahun 2023 yang juga dipengaruhi fenomena El Nino. Selain faktor cuaca, pertumbuhan jumlah penduduk turut meningkatkan kebutuhan air bersih sehingga berpotensi memperluas dampak kekeringan.

"Pertumbuhan jumlah penduduk itu juga berpengaruh pada kebutuhan air. Kebutuhan air meningkat, sementara ketersediaannya mungkin terbatas sehingga dampaknya juga bisa jadi meluas," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh wilayah Jawa Barat mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.

Keputusan siaga darurat tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026 yang berlaku di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat yang diteken langsung Dedi Mulyadi.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, status siaga darurat menjadi dasar bagi pemerintah daerah mempercepat koordinasi, mobilisasi sumber daya, serta dukungan pendanaan penanggulangan bencana.

Kebijakan tersebut diambil berdasarkan prediksi BMKG mengenai potensi musim kemarau yang berisiko memicu kekeringan, krisis air bersih, gangguan sektor pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memantau perkembangan kondisi cuaca bersama BMKG dan BPBD serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi kondisi darurat di lapangan.

Selain itu, turut dikeluarkan juga Surat Edaran Nomor 4918/PB.01.03/BPBD tertanggal 12 Juni 2026, Dinas Sumber Daya Air diminta memantau debit waduk, bendungan, embung, dan sumber air lainnya serta menyiapkan sumber air alternatif.