Demo di Dago Bandung, Mahasiswa Desak Pemerintah Evaluasi Kinerja
- Mahasiswa dari sejumlah kampus di Bandung berunjuk rasa di Perempatan Dago pada 11 September 2026, mendesak pemerintah memperbaiki kinerja sekaligus menyoroti pelanggaran HAM dalam momentum September Hitam.
- Massa menuntut respons pemerintah yang lebih cepat dan tepat dalam penanggulangan bencana di berbagai wilayah Indonesia, terutama untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tertangani.
- Mahasiswa meminta evaluasi kabinet serta program MBG dan KDMP, mendorong industrialisasi berbasis riset, hilirisasi, dan tata kelola transparan; mereka akan mengawal tuntutan serta berpotensi memperluas gerakan.
Bandung, IDN Times - Massa mahasiswa dari sejumlah kampus di Bandung menggelar aksi demonstrasi di Perempatan Jalan Dago, tepatnya di bawah jembatan layang Dr Muchtar Kusumaatmadja atau Pasupati, Jumat (11/9/2026).
Perwakilan massa dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Fadhil Fatih mengatakan aksi tersebut digelar untuk mendesak pemerintah segera memperbaiki kinerja dalam menjalankan pemerintahan. Aksi juga menjadi momentum September Hitam yang mengingatkan kembali berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Kami menuntut ke pemerintah terhadap apa yang terjadi di bangsa hari ini. Selain memang momentum September Hitam, di mana begitu banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Kami juga menuntut bagaimana kondisi bangsa ini dijalankan oleh pemerintah," ujar Fadhil.
1. Mahasiswa soroti respons pemerintah terhadap bencana
Demo di Dago Bandung, Mahasiswa Desak Pemerintah Evaluasi Kinerja. IDN Times/Debbie Sutrisno Fadhil mengatakan terdapat empat tuntutan utama yang disuarakan massa dalam aksi tersebut. Tuntutan pertama berkaitan dengan respons pemerintah terhadap bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
Mereka mendesak pemerintah memiliki respons yang lebih cepat dalam menangani bencana, termasuk memastikan penanggulangan dilakukan secara tepat terhadap masyarakat terdampak.
"Kami menuntut terkait dengan respon cepat pemerintah untuk penanggulangan bencana yang ada di Indonesia saat ini di seluruh wilayah Indonesia," katanya.
Menurut Fadhil, persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
2. Evaluasi kabinet dan program pemerintah
Demo di Dago Bandung, Mahasiswa Desak Pemerintah Evaluasi Kinerja. IDN Times/Debbie Sutrisno Tuntutan kedua berkaitan dengan evaluasi terhadap kabinet serta program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahasiswa meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program pemerintah, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
"Kami menuntut evaluasi kabinet dan total program-program di luar sektor kabinet Prabowo-Gibran, utamanya MBG dan KDMP," ujar Fadhil.
Evaluasi tersebut, kata dia, menjadi bagian dari tuntutan mahasiswa agar kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Dorong industrialisasi berbasis riset dan good governance
Puluhan Mahasiswa di Bandung Demo Diadang Ratusan Aparat Polisi. IDN Times/Debbie Sutrisno Tuntutan ketiga yang disampaikan mahasiswa yakni mendorong kebijakan strategis yang mendukung industrialisasi berbasis riset dan hilirisasi. Selain itu, mahasiswa menuntut pemerintah menjalankan tata kelola pemerintahan atau good governance yang transparan, akuntabel, serta mengedepankan kompetensi.
Fadhil mengatakan aksi tersebut diikuti sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung. Selain ITB, terdapat perwakilan BEM SI Jawa Barat, Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan kampus lainnya.
"Kami kumpul di sini ada dari beberapa kampus di Bandung, utamanya ITB dan ada BEM SI Jabar, Unikom, UPI, dan lainnya," katanya.
Ia menegaskan mahasiswa akan terus mengawal tuntutan tersebut. Jika tuntutan tidak mendapat respons dari pemerintah, mereka membuka kemungkinan menggelar gerakan yang lebih besar.
"Kami akan kawal seluruh tuntutan ini dan kemungkinan bisa membuat gerakan yang lebih besar serta masif ke depannya jika tuntutan kami tak didengar," ujar Fadhil.
