PDP COVID-19 di Jabar Terbanyak di Depok dan ODP di Sukabumi
instagram.com/hengkykurniawan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pademi virus corona (COVID-19) di Indonesia diprediksi masih akan bertambah dalam beberapa bulan ke depan. Selain DKI Jakarta, Jawa Barat menjadi provinsi kedua terbanyak penyebaran virus corona di Indonesia.
Berdasarkan data PIKOBAR, jumlah pasien positif terpapar corona sudah mencapai 180 orang. Dari jumlah ini mereka yang meninggal ada 20 orang dan pasien sembuh dari corona baru sembilan orang.
Sedangkan, total pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 962 orang, dan kasus ODP terus bertambah dengan total mencapai 12.517 orang. Hingga Rabu(1/4), Kabupaten Pangandaran yang masih belum ditemukan kasus virus corona.
1. Berikut data sejumlah daerah
Petugas ambulans membawa seorang pasien COVID-19 di Rumah Sakit Severo Ochoa, Leganes, Spanyol, pada 26 Maret 2020. ANTARA FOTO/REUTERS/Susana VeraBerdasarkan data di aplikasi PIKOBAR per Rabu (1/4) pukul 06.00 WIB. Kota Depok yang menjadi daerah persebaran pertama COVID-19, jumlah ODP yang sedang diproses mencapai 912. Sedangkan PDP yang tengah ada 278, dan yang aktif terpapar corona mencapai 27.
Di Kota Bekasi jumlah ODP mencapai 151, PDP dalam proses 78, dan mereka yang terpapar corona sudah ada 27. Jumlah di Kabupaten Bekasi bahkan lebih tinggi dibandingkan kota di mana jumlah ODP-nya mencapai 539, PDP dalam proses 91. Namun, di Kabupaten Bekasi mereka yang terpapar aktif corona baru ada 14 orang.
Saat ini, Kabupaten Sukabumi menjadi daerah penyebaran ODP terbesar di Jabar dengan jumlah mencapai 2.495 orang. Angka ini melonjak drastis padahal sebelumnya Sukabumi diprediksi akan sedikit terpapar penyebaran corona.
Jumlah PDP dalam proses di Kabupaten Sukabumi memang sedikit baru dua orang dan yang dinyatakan positif ada 1. Meski demikian, angka ODP yang tinggi saat ini menjadi perhatian serius dari Pemprov Jabar.
2. Jumlah ODP naik drastis karena banyak orang masih mudik
IDN Times/Debbie SutrisnoSebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, adanya kenaikan angka ODP di Jabar karena masih banyak orang yang mudik dari daerah Jakarta yang sekarang menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Hal ini disayangkan karena mereka yang mudik sudah pasti menjadi ODP dan bisa menyebarkan virus ke masyarakat di daerahnya.
"Ini yang menjadi problem karena mereka mudik dan langsung dijadikan ODP. Makanya kita terus lakukan tindakan preventif," ujar Emil.
3.Pemda akan memenuhi hajat hidup para perantau yang kehilangan pekerjaan
ANTARA FOTO/Harviyan Perdana PutraEmil mengatakan, warga perantau jangan lagi mudik dengan menggunakan alasan kehilangan pekerjaan sehingga khawatir tidak bisa memenuhi hajat hidup. Pasalnya, pemerintah sudah merumuskan untuk menyalurkan bantuan.
“Untuk para perantau, hajat hidup anda (contohnya yang berada di Jakarta) akan dijamin DKI jakarta dan Pemerintah pusat. Sekarang sedang disiapkan termasuk untuk para perantau,” kata Emil.
Jika masih kurang, Pemprov Jabar dan provinsi lainnya siap memberikan bantuan agar para perantau tetap bisa hidup layak di Jakarta.
Meski demikian, Ridwan Kamil tidak menjelaskan secara rinci berapa anggaran yang disiapkan untuk membantu para perantau tersebut.
4. Maklumat agar warga Jabar tidak mudik ke kampung halaman sudah dikeluarkan
IDN Times/Andra AdyatamaPemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan maklumat untuk tidak mudik dan tidak piknik kepada seluruh warga Jawa Barat. Maklumat ini dikeluarkan melalui Surat Edaran No. 360/49/Dishub ditujukan kepada para Bupati dan Walikota di Jawa Barat.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan maklumat ini dikeluarkan dengan tujuan agar penyebaran virus korona (COVID-19) di Jawa Barat tidak semakin meluas, hingga menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis di masyarakat serta berpotensi mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Melalui maklumat ini, kepada para bupati dan wali kota di Jawa Barat, saat menjelang bulan suci ramadhan 1441 H, diminta untuk menyampaikan edaran, dan maklumat secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mudik, dan tidak piknik dengan memanfaatkan unsur kewilayahan masing-masing hingga tingkat terkecil yaitu RW/RT.
"Para ketua RT setempat diminta melakukan pendataan terhadap pendatang yang melaksanakan mudik ke wilayahnya untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Orang Dalam Pemantauan," ujarnya.
