Warga Bandung Barat Diimbau Tidak Demo Saat Pelantikan Presiden
Humas KBB
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung Barat, IDN Times - Pengamanan menjelang pelantikan Presiden Joko "Jokowi" Widodo - Ma'ruf Amin diperketat. Wacana demonstrasi pada hari pelantikan juga terdengar di setiap daerah.
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara mengimbau agar seluruh warga Bandung Barat menjaga kondusifitas dan menciptakan suasana damai.
"Bapak mengimbau kepada seluruh warga Bandung Barat kalau bisa untuk tidak turun ke jalan mengajukan aspirasi atau demo di hari pelantikan Presiden," ujar Aa saat ditemui di komplek Pemeruntahan Kabupaten Bandung Barat, Senin (14/10).
1. Demonstrasi disarankan setelah pelantikan usai
GoogleAa Umbara mengatakan, jika ada aspirasi warga Bandung Barat yang perlu disampaikan, Aa menyarankan disampaikan pasca pelantikan usai. Menurutnya, hal tersebut lebih efektif.
"Ketika ada hal yang harus diajukan, ya nanti lah sesudah pelantikan. Karena walaupun bagaimana juga pak jokowi tuh Presiden pilihan rakyat," kata Aa.
Aa berharap warga Bandung Barat mendukung pelantikan yang akan berlangsung Minggu (20/10) pukul 14.00 WIB. Warga Bandjng Barat diimbau tidak terprovokasi isu yang tidak benar.
2. Bupati KBB ucapkan selamat untuk pelantikan
googleAa mengatakan, dirinya sebagai Bupati Bandung Barat mengucapkan selamat atas terpilih dan akan dilantiknya Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
"Pertama mengucapkan selamat atas pelantikan Pak Jokowi dan jujur saja mudah-mudahan Indonesia ke depan lebih maju sesuai cita-cita bangsa kita bahwa Indonesia harus ada perubahan Indonesia maju seperti di slogan sekarang," ucapnya.
3. Protes disarankan diajukan kembali
IDN Times/Biro Humas KPKAa menuturkan dirinya bersyukur akhir-akhir ini tidak mendengar masalah yang sangat krusial. Meskipun Aa mengakui ada beberapa tuntutan mahasiswa yang sampai saat ini masih belum dipenuhi.
Terkhusus UU KPK yang sudah disakan menuai banyak protes dari masyarakat, dia berharap dibahas lagi setelah usai pelantikan.
"Adapun nanti ada Perpu yang harus dirubah, dan selebihnya kan itu ada Dewan, ada DPR RI, diajukan kembali kan bisa," tutur Aa.
