HKTI Jabar Minta Data Sensus Pertanian Diperbaiki di 2023
ilustrasi aktivitas pertanian. (Dok. Kementan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat (Jabar) meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memperbaiki data pertanian dan penerima pupuk subsidi di kegiatan Sensus Pertanian Tahun 2023.
Sekretaris Pemuda HKTI Jabar, Elan Rahmatillah mengatakan, Sensus Pertanian Tahun 2023 ini sekaligus menjadi momentum pemerintah membenahi data pertanian nasional. Sebab, saat ini ada beberapa persoalan yang belum selesai.
"Soal data yang tak akurat saya rasa semua orang juga setuju (perlu diperbaiki). Yang kedua soal pengawasan distribusi (pupuk subsidi) juga sangat penting. Di lapangan banyak pemegang kartu tani tak punya lahan," ujar Elan, Kamis (18/5/2023).
1. Kegiatan Sensus dapat membenahi data sektor pertanian
Produk pertanian Sayuran Organik Merbabu (SOM). (IDN Times/Dhana Kencana)Elan mengatakan, Sensus Pertanian Tahun 2023 diharapkan bisa menjadi upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada di sektor pangan, serta mampu memenuhi kebutuhan petani salah satunya mengenai ketersediaan pupuk.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, pupuk subsidi dialokasikan untuk dua jenis pupuk saja yaitu Urea dan NPK. Aturan ini juga hanya diperuntukkan kepada sembilan komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.
Dengan kata lain, komoditas lainnya tidak lagi mendapatkan alokasi pupuk subsidi.
Oleh karenanya, Elan mengungkapkan kegiatan Sensus Pertanian dapat membenahi permasalahan data sektor pertanian. Salah satunya memperbaiki data pertanian di wilayah Tasikmalaya.
2. Pemerintah daerah terus lakukan evaluasi
Ilustrasi pertanian (Dok. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar)Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Kabupaten Tasikmalaya, Nuraedidin mengatakan, pihaknya masih melakukan evaluasi terkait alokasi pupuk subsidi di Tasikmalaya.
"Untuk pupuk subsidi kita sedang mencoba terus evaluasi dalam hal update data karena Dinas Pertanian untuk pupuk subsidi ini hanya memverifikasi serta melakukan validasi di lapangan terkait jumlah kelompok tani (yang membutuhkan pupuk subsidi)," tuturnya.
Masih banyaknya petani yang tidak kebagian pupuk subsidi, menurut Nuraedidin, perlu dievaluasi dari rantai distribusi yang bukan menjadi tupoksi DPKPP.
"Data kemudian kita serahkan ke pemerintah pusat, pemerintah pusat kemudian menunjuk Pupuk Indonesia melakukan distribusi sampai ke kecamatan. Untuk pembelian pupuk subsidi harus berdasarkan rekomendasi Indag. Sementara pembuatan Kartu Tani dibuat bank BRI, jadi tugas kita hanya verifikasi data," katanya.
3. Kebutuhan untuk alokasi pupuk juga didata agar tepat saran
PT Pupuk Indonesia (Persero) terus menjaga kemampuan produksi pupuk untuk memenuhi alokasi pupuk bersubsidi nasional. (Dok. Istimewa)Dari data yang diperoleh DPKPP Kabupaten Tasikmalaya, untuk alokasi pupuk subsidi jenis Urea Kebutuhannya mencapai 70.152.975 kilogram, sementara alokasi yang didapat hanya 41.124.00 kilogram.
Untuk pupuk subsidi jenis NPK kebutuhan di Tasikmalaya mencapai 73.380.706 kilogram, sementara alokasinya hanya 25.442.000 kilogram.
Terakhir, pupuk NPK Formula, di Kabupaten Tasikmalaya kebutuhannya mencapai 859.495 kilogram, sementara alokasinya hanya 37.000 kilogram.
Baca Juga: Pemprov Jabar Dorong BUMD Terapakan GCG dan Berdayakan UMKM!
Baca Juga: Nasib 32 Ribu Honorer Pemprov Jabar Diujung Tanduk
