Dampak Larangan Mudik,Angka Kredit Macet Perbankan Bakal Melonjak?
Dikusi OJK KR 2 Jawa Barat terkait kondisi perbankan. IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat Indarto Budiwitono menuturkan, angka kredit macet untuk perbankan tahun ini diperkirakan masih akan naik. Kenaikan tersebut salah satunya dikarenakan kebijakan pemerintah yang melaran mudik Lebaran 2021.
Saat ini angka kredit macet untuk perbankan di Jawa Barat berada di level 4,23 persen, atau naik dari posisi Februari di angka 4,13 persen. Meski demikian, penyaluran kredit hingga Februari 2021 tumbuh mencapai 4,70 persen secara tahunan.
"Jadi harus diwaspadai masih tinggnya nilai NPL (Non Performing Loan/kredit macet) padahal pandemik ini masih berlangsung. Dan kita belum tahu setelah lebaran ini seperti apa pandemik, karena ada pembatasan mudik juga kan," ujar Indarto dalam diskusi bersama media, Selasa (4/5/2021) malam.
Menurutnya, kenaikan NPL ini bisa dikarenakan karena perekonomian tidak berkembang karena perputaran uang sedikit terhambat efek larangan mudik. Di sisi lain, NPL ini bisa disumbang dari sektor jasa transportasi yang sampai sekarang belum optimal dalam mengangkut penumpang.
1. Kondisi perbankan syariah masih lebih baik
Bank Syariah Indonesia (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)Khusus untuk perbankan syariah, penggunaan dana dari lembaga keuangan ini di Jawa Barat (Jabar) naik 9 persen. Pertumbuhan kredit Perbankan Syariah di Jawa Barat cukup tinggi mencapai 7,34 persen (yoy), lebih tinggi dibanding rata-rata perbankan Jabar yang tumbuh 5,46 persen.
"Dari segi NPF (kredit macet bank syariah) juga lebih terjaga pada level 3,41 persen," kata Indarto.
Saat ini terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh perbankan termasuk OJK. Pertama, membangun ekosistem keuangan syariah terintegrasi melalui permberdayaan ekonomi umat, dan digitalisasi keuangan syariah.
Kedua, mewujudkan bank syariah berskala besar melalui penggabungan tiga bank syariah BUMN dan mengembangkan produk layanan bank syariah.
"Kita juga coba memperluas akses pemasaran industri halal melalui perluasan instrumen industri halal dan platform digital," papar Indarto.
2. Pembiayaan perbankan Jabar masih lebih tinggi dari provinsi lainnya
BTPN Syariah Salurkan Pembiayaan Rp7,51 TriliunKhusus untuk pembiayaan, Indarto menuturkan bahwa secara nasional nilainya justru minus 3,77 persen (yoy). Sekitar 47 persen pembiayaan secara Nasional masih terpusat di DKI Jakarta.
"Namun per Maret 2021 pembiayaan Perbankan DKI Jakarta juga terkontraksi hingga inus 10,24 persen," ujarnya.
Khusus untuk pembiayaan perbankan di Jawa Barat masih mampu bertumbuh positif sebesar 5,80 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi dibandingkan tujuh provinsi lain sebagai penyumbang pembiayaan perbankan terbesar nasional.
3. Pembiayaan sektor pertanian akan didorong seiring program petani milenial
Dok. Humas JabarBerdasarkan data OJK, sekitar 24,2 persen pembiayaan di Jawa Barat terserap untuk kepemilikan rumah tinggal, di mana ini paling tinggi. Kemudian diikuti sektor perdagangan 18,4 persen, dan pembiayaan multiguna 17,1 persen.
Indarto menuturkan, pembiayaan paling kecil sejauh ini masih berada di sektor pertanian 1,8 persen. Angka ini disayangkan karena pertanian salah satu sektor yang bisa menunjang keseharian masyarakat.
"Mungkin sekarang pelan-pelan tapi tidak bisa langsung mengalami peningkatan karena sektor pertanian ini belum banyak yang dilirik. Banyak tanah pemerintah daerah dan swasta belum produktif. Ini yang menggarapnya yang kesulitan," kata Indarto.
Dia berharap dengan adanya program petani milenial maupun pembudiddaya ikan milenial bisa membuat penyerapan pembiayaan sektor pertanian bisa lebih baik.
"Kalau melihat petani milenial ini mereka mencoba mendaftar ke Pemprov Jabar dan akan diberi bantuan pengelolaan tanah. Diharap bisa meningkatkan sektor pertanian Jabar," ujarnya.
