Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App

For You

Jadwal Imsakiyah Iklanin di IDN INSIDENESIA #LokalBerdaya Profil Dokter Quiz

Dedi Mulyadi Larang RT RW dan Kelurahan Minta-minta THR ke Perusahaan

16 Mar 2026, 11:57 WIB

Azzis Zulkhairil

Dedi Mulyadi Larang RT RW dan Kelurahan Minta-minta THR ke Perusahaan

Ilustrasi THR. IDN Times/Ita Malau

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan larangan bagi RT, RW, dan kelurahan meminta THR kepada perusahaan atau lembaga yang tidak memiliki kewajiban memberikannya.
Dedi menekankan bahwa perusahaan tetap wajib membayar THR kepada karyawan tepat waktu sesuai aturan, bukan dilarang seperti isu yang beredar.
Pemerintah menyediakan jalur bantuan resmi bagi masyarakat kurang mampu melalui lembaga pengelola zakat di berbagai tingkatan pemerintahan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta agar pengurus RT, RW dan juga kelurahan hingga kelompok lainnya yang tidak berkaitan dengan perusahaan tidak meminta uang THR pada momentum Lebaran 2026 ini.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi pun membantah mengeluarkan aturan melarang perusahaan bayar THR. Dia mengatakan, pemerintah provinsi justru mewajibkan perusahaan membayarkan THR kepada para pekerja tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sampai saat ini Gubernur Jawa Barat tidak melarang perusahaan memberikan THR bagi karyawannya. Bahkan mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk membayarkan THR pada karyawannya tepat waktu," kata Dedi, Senin (16/3/2026).

1. Dedi Mulyadi bantah melarang perusahaan berikan THR

ilustrasi THR (IDN Times/Ita Malau)

Dedi menjelaskan, yang sebenarnya dilarang adalah praktik meminta THR kepada perusahaan atau lembaga yang tidak memiliki kewajiban memberikannya. Dia menilai menjelang Lebaran sering muncul permintaan THR dari berbagai pihak yang tidak berkaitan dengan hubungan kerja atau kewajiban institusi.

"Yang dilarang oleh Gubernur adalah memberikan THR pada berbagai kalangan yang tidak ada relevansinya dengan kewajiban perusahaan. Sehingga pada waktu menjelang Lebaran ini banyak sekali orang yang tiba-tiba datang ke perusahaan minta THR, tiba-tiba datang ke kantor pemda minta THR, datang ke rumah sakit minta THR," tuturnya.

Dia menegaskan, permintaan seperti itu tidak memiliki dasar kewajiban bagi perusahaan maupun instansi pemerintah untuk memenuhinya.

"Ini kan tidak ada relevansi dengan kewajiban perusahaan, kantor-kantor instansi pemerintah dan swasta untuk memberikan THR. Karena kalau diberikan itu namanya pungli," kata Dedi.

2. Aparat daerah dilarang meminta THR ke perusahaan

Ilustrasi THR. IDN Times/Sukma Shakti

Dengan begitu, Dedi melarang seluruh aparat pemerintahan di Jawa Barat meminta THR kepada lembaga swasta maupun perusahaan. Larangan tersebut, kata Dedi, berlaku bagi aparatur pemerintah provinsi hingga tingkat paling bawah.

"Termasuk Gubernur melarang seluruh aparat dan jajarannya, baik aparat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah RT, RW, kelurahan untuk meminta THR ke berbagai lembaga swasta termasuk ke pabrik-pabrik, kami larang," kata dia.

3. Masyarakat miskin harus diberikan bantuan lewat Baznas

Ilustrasi THR. IDN Times/Aan Pranata

Dedi menambahkan, masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetap dapat memperoleh bantuan melalui mekanisme resmi. Dia menyebut bantuan bisa disalurkan melalui lembaga pengelola zakat.

"Andai kata ada masyarakat tidak mampu, masyarakat miskin, maka mereka berhak untuk diberi bantuan hak dari mustahik zakat, dari badan amil zakat," ujar Dedi.

Penyaluran bantuan tersebut dapat dilakukan melalui lembaga zakat di berbagai tingkatan, mulai dari RT hingga pemerintah provinsi.