Walkot Farhan Harap Tak Ada Penolakan Dapur MBG di Kota Bandung
- Program MBG telah menjangkau 39,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia
- Perlu sertifikasi layak higienis untuk minimalisir kasus keracunan makanan dari MBG
- DPRD Jabar meminta program MBG diperketat pengawasannya karena masih lemahnya pengawasan terhadap SPPG
Bandung, IDN Times - Pendirian dapur makan bergizi gratis (MBG) masih mendapatkan penolakan di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Bandung. Penolakan ini dilakukan karena keberadaan dapur dikhawatirkan membuat timbunan sampah yang menyebabkan bau tidak sedap.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan bahwa program MBG merupakan kegiatan nasional yang harus dijaga bersama. Program ini memiliki tujuan yang baik, walaupun dalam praktiknya harus ada hal-hal tertentu dijaga seperti urusan sampah.
"Jadi, kami bekerja sama secara erat untuk memastikan agar MBG bisa berjalan dengan baik. Itu kepastiannya. Kami akan komunikasikan dengan warga, dan semoga bisa diselesaikan seperti yang terjadi di Turangga," kata Farhan, Senin (10/11/2025).
1. Kebersihan MBG masih jadi sorotan
Hingga akhir Oktober 2025, program MBG secara nasional telah menjangkau 39,6 juta lebih penerima manfaat, yang terdiri dari anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sebanyak 13.737 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 38 provinsi dan sekitar 491 ribu tenaga kerja terserap di seluruh SPPG tersebut.
Program ini juga diklaim telah membagikan lebih dari 1,3 miliar porsi makanan.
Meski demikian, persoalan lain yang harus diperhatikan adalah sertifikasi layak higienis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Sony Adam mengatakan jumlah dapur makanan bergizi gratis atau MBG tercatat 98 unit. Sebanyak 87 dapur di antaranya yang beroperasi setiap hari sedang dalam proses sertifikasi layak higienis.
Menurut Sony, Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan pendampingan pada seluruh dapur pengelola sejak awal program MBG berjalan. Pendampingan itu melibatkan 80 pusat kesehatan masyarakat atau Puskesmas. Tujuannya agar proses pengolahan hingga penyajian makanan dilakukan secara higienis dan sesuai standar kesehatan.
"Intinya Kota Bandung harus aman, kami sudah advokasi sejak awal MBG digulirkan. Dapur-dapur dibekali cara pengolahan makanan yang sehat dan aman,” kata Sony.
2. Minimalisir kasus keracunan
Kasus keracunan makanan dari MBG cukup tinggi di Jawa Barat, dibanding provinsi lain di Indonesia. Menyikapi masalah tersebut, DPRD Jabar meminta program MBG di Jabar sebaiknya diperketat pengawasannya.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aceng Malki mengatakan berdasarkan hasil kunjungan lapangan menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta kurangnya profesionalitas tenaga pengelola.
"Banyak SPPG yang tidak berkoordinasi dengan puskesmas atau pemerintah setempat," ucap Aceng dari siaran pers Pemprov Jabar.
3. Ada SPPG yang tidak terpantau pemda
Menurutnya, tidak sedikit SPPG yang tidak diketahui oleh perangkat daerah di wilayahnya. Selain itu banyak juga tenaga dapur yang tidak memiliki kompetensi memasak dalam skala besar sehingga berdampak pada kualitas makanan.
"Ini harus dievaluasi dari sisi pengawasan. Banyak juga ditemukan pelanggaran terhadap kebijakan penyediaan menu bergizi seperti ketiadaan susu dan buah-buahan di sejumlah sekolah penerima," katanya.
