Walhi Jabar: Tak Ada Cawapres Serius pada Penanganan Lingkungan
Bandung, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat (Jabar) menilai, debat calon wakil presiden (Cawapres) semalam tidak ada yang serius dalam penanganan lingkungan. Mereka terlihat hanya gimmick saja dan tidak ada yang punya program jelas dalam hal ini.
Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Jabar, Haerudin Inas mengatakan, kebijakan yang didebatkan oleh para calon wakil presiden misalnya, mengenai penguatan amdal justru ini dilemahkan sekarang.
"Masalah kriminalisasi para pejuang lingkungan juga sekarang jadi soal. Karena faktanya pada UU (undang-undang) Minerba, siapapun yang coba menghentikan pertambangan bisa dikriminalisasi," kata Inas dalam konferensi pers di kantor WALHI Jabar, Senin (22/1/2024).
1. Waspada pada pengembangan PSN yang merusak lingkungan
Di Jabar, WALHI menilai, pembangunan proyek strategis nasional (PSN) kerap menimbulkan persoalan lingkungan. Ini harus diwaspadai karena Provinsi Jabar adalah salah satu daerah yang lahannya banyak dipakai untuk PSN.
Kemudian dengan keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sekarang ada seharusnya bisa ada komitmen pada cawapres untuk menutupnya. Sebab, PLTU ini berkaitan dengan penggalian batubara di banyak daerah yang merusak lingkugan. Lalu dampak dari PLTU-nya pun menimbulkan pencemaran di udara.
"Kami lihat dari paslon ini tidak ada yang fokus pada peghentian tambang. Tambang ini memang ada kontribusinya pada APBN atau APBD, tapi dampak jeleknya ini banyak juga," kata dia.
2. Tambang rusak hutan dan hilangkan sumber mata air
Menurut Inas, pertambangan yang ada sekarang di Indonesia sangat tidak memerhatikan lingkungan sekitarnya. Contoh, ketika ada pertambangan maka banyak lahan hutan yang harus dibabat, padahal selama ini hutan sangat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat.
"Kalau mau ada tambang atau proyek pemerintah biasanya status hutan yang masuk kategori hutan lindung dan konservasi akan diturunkan. Padahal proyek-proyek ini akan merusak puluhan hektare lahan," kata dia.
Di sisi lain adalah sumber air yang perlahan hilang ketika hutan tidak ada. Kondisi tersebut jelas merugikan masyarakat sekitar termasuk pelaku UMKM yang memanfaatkan air dari pegunugan untuk dikonsumsi maupun diolah kembali.
"Tambang ini banyak pengabaian dari sisi ekologisnya. Ketika ada gunung yang dirusak karena tambang pasti akan ada UMKM yang ikut terdampak," paparnya.
3. Para cawapres sekedar membahas konsep dalam hal lingkungan
Sementara itu, Kawan PilahPilih, Rika Novayanti, mengatakan ketiga calon wakil presiden hanya membahas sebatas level konsep saat bicara saol perubahan iklim dalam debat cawapres yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC).
"Mereka ini di level konsep sebenarnya sama. Tapi mereka gagap saat harus menurunkan konsep tersebut ke lapangan," ujar Rika dalam live Talkshow Gen Z Memilih seri debat keempat Capres-Cawapres 2024 IDN Times x Bijak Memilih, di IDN Media HQ, Minggu (21/1/2024).
Menurut Rika, ketiga calon wakil presiden belum mampu memunculkan interkoneksi antara krisis iklim dengan aspek lainnya. Padahal, menurut Rika banyak aspek dalam kehidupan akan terdampak krisis ilim.
"Misalnya tadi saat mereka bahas soal masyarakat adat. Saat masyarakat adat harus head to head sama investasi itu tidak seindah yang para cawapres ini bilang. Misalnya ada IKN, masyarakat adatnya kemudian tersingkirkan. Kendeng juga begitu, Rempang juga begitu," ujar Rika.
Debat keempat capres-cawapres berlangsung dengan mengusung tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia dan inklusi.
