Verifikasi SPMB Bandung Ungkap Dugaan Kejanggalan Kartu Keluarga

Rahmat mengatakan, pengecekan lapangan dilakukan setelah muncul sejumlah pengaduan masyarakat terkait banyaknya peserta yang memiliki jarak sangat dekat dengan sekolah pada jalur domisili.

Dalam proses tersebut, sekolah bersama operator dan kepala sekolah diminta melakukan visit ke sejumlah alamat yang dianggap perlu diverifikasi. Tim memastikan apakah alamat yang dicantumkan benar merupakan tempat tinggal peserta, sekaligus mencocokkan kondisi di lapangan dengan dokumen administrasi yang telah diunggah.

"Kami memastikan apakah benar rumahnya di sana, apakah itu rumah atau kantor, kemudian apakah penghuni mengetahui ada yang menginduk atau mendompleng di kartu keluarganya," ujarnya.

Seluruh hasil pengecekan kemudian dituangkan dalam berita acara lengkap beserta dokumentasi foto dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Selain menemukan satu rumah yang dihuni beberapa KK, tim verifikasi juga mendapati sejumlah alamat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Rahmat menyebut ada alamat yang memiliki nomor rumah dalam dokumen, tetapi bangunan rumahnya tidak ditemukan. Ada pula pendaftar yang menggunakan alamat apartemen di sekitar kawasan sekolah.

"Di daerah Rakata itu alamatnya ada nomor sekian, tetapi rumahnya tidak ada. Ada juga yang alamatnya di apartemen sekitar sini. Kami tidak selalu bisa masuk ke dalam apartemennya, tetapi alamatnya memang tercatat di sana," katanya.

Meski menemukan sejumlah kejanggalan, sekolah tidak memiliki kewenangan menentukan apakah data tersebut benar atau tidak. Seluruh hasil verifikasi disampaikan kepada Dinas Pendidikan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Rahmat menilai tingginya minat masyarakat masuk SMP Negeri 2 Bandung membuat sebagian orang berupaya memenuhi syarat jalur domisili dengan berbagai cara.

Ia berharap proses SPMB dapat berjalan jujur sehingga calon siswa yang benar-benar tinggal di sekitar sekolah tidak kehilangan haknya akibat dugaan manipulasi administrasi.

"Kami berharap ada kejujuran. Jangan sampai mereka yang memang benar-benar tinggal di sekitar sekolah justru tersisihkan oleh pihak-pihak yang berusaha menyekolahkan anaknya dengan berbagai cara," ujarnya.

Rahmat menegaskan, sekolah hanya menjalankan tugas sebagai verifikator administrasi. Sementara keputusan akhir terhadap peserta yang ditemukan memiliki kejanggalan dokumen sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kota Bandung.