TKD AMIN Jabar Sarankan Jokowi Cuti Jika Ingin Kampanye

Selain presiden, Haru mengungkapkan, menteri dan kepala daerah yang mengikuti kampanye juga disarankan untuk mengambil cuti. Jika tidak mengambil waktu libur, dia khawatir ada unsur ajakan memilih pasangan calon (paslon) tertentu.

"Menteri juga sama, kepala daerah saja harus cuti. Kalau kepala daerah boleh tidak cuti untuk berkampanye kapan saja, dia perintahkan saja ASN itu pilih partai A, partai B, pilih Capres A, pilih Capres B. Kan repot," kata Haru.

Lebih lanjut, Haru merasa prihatin atas pernyataan Jokowi mengenai presiden boleh berkampanye dan memihak tentunya akan mempengaruhi netralitas TNI dan Polri. Mengingat, jabatan presiden merupakan panglima tertinggi TNI dan Polri.

"Saya prihatin lah karena Presiden itu Panglima tertinggi TNI dan Polri. TNI dan Polri saja tidak punya hak pilih karena harus netral. Kalau Pak Presiden (Jokowi) mengatakan presiden boleh berkampanye dan berpihak, itu akan mempengaruhi TNI dan Polri," katanya.

Kemudian, Haru menambahkan, hal itu juga akan mempengaruhi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab, dia merasa pernyataan Jokowi memiliki pengaruh yang besar untuk ASN yang berada di bawah.

"Dia itu kepala negera, kepala pemerintahan, ASN mungkin kalau yang dia (ASN) pikir bisa menyenangkan hati pimpinannya lalu dia berbuat tidak netral, kan jadi repot.
Pengaruhnya kan tidak kecil. Jadi saya kira harus lebih bijaksana Pak Presiden," kata dia.

Dengan demikian, Haru berharap Presiden RI, Jokowi tidak perlu ikut campur dalam Pemilu 2024 ini. Lebih baik, Jokowi menjadi negarawan dibanding ikut campur dalam Pemilu 2024.

"Sebaiknya Pak Presiden negarawan saja lah. Enggak usah cawe-cawe, enggak usah mengatakan berpihak, boleh berpihak," ucapnya.