Tes Kehamilan Siwsi SMA di Cianjur Tak Punya Dasar Hukum
Bandung, IDN Times - Kebijakan tes kehamilan massal yang dilakukan di SMA Sulthan Baruna, Kabupaten Cianjur, menuai kontroversi. Bahkan, tes ini sendiri sudah berjalan selama dua tahun lalu. Di sisi lain aturan untuk tes kehamilan sendiri tidak ada dasar hukumnya.
Hal ini disampaikan langsung Plh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat. Ia mengatakan, pemerintah provinsi tidak pernah menyarankan atau membuat surat edaran agar dilakukan tes kehamilan massal.
"Dinas Pendidikan tidak pernah mengajukan untuk melakukan proses seperti itu. Karena tidak ada dasar hukumnya yang mengharuskan anak-anak dites kehamilan," kata Deden, Sabtu (25/1/2025).
1. Pencegahan bisa dengan penguatan pendidikan karakter
Deden mengungkapkan, pencegahan kehamilan terhadap siswi tidak seharusnya dilakukan dengan tes tersebut. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh oleh pihak sekolah, seperti penguatan pendidikan karakter dan pembekalan lainnya.
"Ini yang harus dilakukan sebetulnya oleh sekolah, bukan melakukan tes kehamilan," ucapnya.
Ia juga turut menyayangkan sekolah menayangkan video tes tersebut, hingga akhirnya menjadi konsumsi publik. Menurutnya, hal itu tidak elok.
"Kalau mau itu dilakukan dan dirahasiakan. Jangan sampai dibuka ke publik," katanya.
2. Program sudah berjalan sejak lama
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah VI, Nonong Winarni mengatakan, dirinya sudah bertemu langsung dengan pihak sekolah, dan memang program ini sudah dijalankan sejak lama. Adapun maksud tes kehamilan ini agar mencegah pergaulan bebas.
Selain program tes kehamilan, sekolah juga membuat program anti knalpot brong, pencegahan bullying atau perundungan, kemudian vandalisme, termasuk tes urine narkoba.
Kendati begitu, Nonong menyayangkan kebijakan sekolah mengenai tes kehamilan walupun tujuan untuk mencegah pergaulan bebas.
"Kenapa harus tes kehamilan, gitu. Misalkan, ketahuan hamil pun apa yang akan dikerjakan gitu. Ini tidak boleh dijadikan program rutin. Kalau mau diubah dengan langkah-langkah strategisnya, metodenya, cara-caranya ini diubah, tidak kepada tes kehamilan," ujarnya.
Saat ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jabar sudah memerintahkan kepada kepala sekolah untuk melakukan pengawasan maupun pembinaan kepada guru-guru terkait dokumentasi yang seharusnya internal tetapi menjadi konsumsi publik.
"Guru yang menggunakan media sosial itu harus diedukasi dan diberi pemahaman bahwa bermedia sosial itu ada etikanya apalagi untuk guru. Enggak boleh membahikan kegiatan siswa yang digunakan untuk kepentingan media sosial pribadi. Bukan hanya guru tetapi termasuk siswa juga," kata dia.
3. Sekolah tanggapi santai soal tes kehamilan
Sebelumnya, Kepala SMA Sulthan Baruna, Sarman mengatakan, tes kehamilan itu merupakan program tahunan yang sudah berjalan sejak dua tahun lalu. Program itu dilaksanakan setiap selesai libur semester atau pada tahun ajaran baru.
Bukan tanpa alasan, tes itu terpaksa dilakukan karena pada tiga tahun lalu seorang siswi di sekolah tersebut dinyatakan hamil. Oleh sebab itu, kata dia, program ini dilakukan untuk menghindari kejadian serupa.
"Makanya kami lakukan tes ini untuk memastikan para siswi terhindar dari pergaulan bebas. Selain itu juga kami rutin gelar siraman rohani agar iman mereka kuat," kata Sarman.
Sekolah mengakui, program ini akan menimbulkan pro dan kontra. Meski demikian, ia berdalih program tersebut sebatas untuk mencegah siswi dan siswanya terjerumus dalam pergaulan bebas.
Program ini sendiri didukung oleh Bupati Cianjur Herman Suherman. Ia memandang bahwa kebijakan itu dilakukan untuk mencegah kenakalan remaja.
"Tidak perlu takut kalau memang tidak melakukan kenakalan remaja apalagi sampai hamil. Jalani saja tesnya. Mungkin tujuannya agar ada efek jera, sehingga tidak melakukan kenakalan remaja apapun, terlebih pergaulan bebas," kata Herman.
Meski begitu, Herman juga mengingatkan sekolah untuk mengutamakan pendidikan karakter dan siraman rohani sebelum menjalankan program tersebut.
"Memang seharusnya sebelum melakukan tindakan itu, lebih ke edukasi dulu, kemudian perbanyak pendidikan karakter dan agama. Kalau tidak mempan, baru melakukan tindakan tersebut," ucapnya.
