Tak Lagi Hitung Manual, Cirebon Kaji E-Voting untuk Pemilihan Kades

Iwan menegaskan, konsep e-voting yang sedang dipertimbangkan bukan pemungutan suara secara daring dari rumah melalui jaringan internet.

Dalam skema tersebut, pemilih tetap diwajibkan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) sebagaimana mekanisme pemilihan konvensional.

Setelah melakukan verifikasi identitas, pemilih memberikan suara menggunakan perangkat elektronik yang telah disediakan panitia penyelenggara. Dengan demikian, prinsip pemungutan suara langsung, umum, bebas, dan rahasia tetap dapat dijalankan.

"Ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat mengenai penggunaan teknologi dalam pemilihan. Tetapi kalau melihat pengalaman di daerah lain seperti Karawang, pelaksanaannya cukup baik karena digitalisasi tetap dilakukan di TPS, bukan memilih dari rumah. Jadi masyarakat tetap datang ke TPS seperti biasa," ujarnya.

Menurut Iwan, perubahan utama dalam sistem tersebut hanya terletak pada media yang digunakan untuk memberikan suara. Sementara seluruh tahapan pemilihan tetap berlangsung di lokasi yang telah ditentukan panitia.

Selain mempertimbangkan aspek modernisasi pelayanan publik, pemerintah daerah juga melihat potensi efisiensi yang dapat diperoleh melalui penerapan e-voting.

Iwan mengatakan, dengan jumlah desa yang mencapai 177, pelaksanaan Pilwu Serentak membutuhkan penyediaan surat suara, kotak suara, bilik pemungutan suara, hingga kebutuhan distribusi logistik dalam jumlah besar.

Penggunaan sistem digital dinilai berpotensi mengurangi sebagian kebutuhan tersebut.

"Dari sisi pelaksanaan, masyarakat tetap datang ke TPS. Yang berubah hanya medianya. Penghitungan suara bisa lebih cepat dan potensi kesalahan dalam rekapitulasi juga dapat ditekan," kata Iwan.

Meski demikian, pemerintah daerah belum dapat memastikan besaran penghematan yang mungkin diperoleh. Perhitungan rinci masih menunggu hasil kajian serta simulasi yang akan dilakukan sebelum keputusan ditetapkan.

DPMD Kabupaten Cirebon berencana menjadikan pelaksanaan pilkades digital di sejumlah daerah di Jawa Barat sebagai bahan evaluasi.

Pengalaman daerah lain akan digunakan untuk mengukur kelebihan, tantangan, serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi sistem pemungutan suara berbasis teknologi.

"Tahun ini ada beberapa daerah di Jawa Barat yang akan menggelar pilkades dengan sistem digital. Itu akan menjadi bahan pembelajaran bagi kami. Kami ingin melihat secara langsung kelebihan, tantangan, serta kesiapan masyarakatnya," ujar Iwan.

Ia menambahkan, penerapan teknologi tidak boleh dilakukan semata-mata mengikuti perkembangan tren digitalisasi. Faktor keamanan sistem, kesiapan infrastruktur, dan perlindungan hak pilih masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.

"Kami tentu harus menghitung secara cermat. Jangan sampai teknologi diterapkan hanya karena mengikuti tren. Yang paling penting adalah sistemnya aman, masyarakat siap, dan pelaksanaannya tetap menjamin hak pilih warga," katanya.