Sekda Jabar Klaim BPMU Diubah Jadi Beasiswa Sudah Dibahas dengan DPRD

31 Jan 2026, 16:39 WIB

Azzis Zulkhairil

Sekda Jabar Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zul Khairil)

Intinya sih...

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim perubahan skema Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) menjadi beasiswa setiap murid sudah dibahas dengan DPRD Jabar.
Anggaran Rp218 miliar untuk perubahan tersebut sudah masuk dalam APBD 2026.
Perubahan bantuan pendidikan swasta dilakukan agar langsung terasa manfaatnya, penyalurannya cepat, dan harus menyesuaikan dengan kondisi APBD Jawa Barat yang terdisrupsi sekitar Rp2,4 triliun.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim perubahan skema Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) untuk sekolah SMA dan SMK dari yang awalnya ke sekolah saat ini menjadi beasiswa setiap murid sudah dibahas dengan DPRD Jabar. Anggaran Rp218 miliar pun sudah masuk dalam APBD 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, dengan sudah dilakukan pembahasan seharusnya sudah tidak ada lagi dinamika yang terjadi di masyarakat. Karena bantuan tetap ada namun diganti menjadi beasiswa.

"Sudah kami bahas bersama DPRD Jawa Barat, skema BPMU di 2026 direvitalisasi dari sebelumnya ke lembaga menjadi bantuan ke pelajar langsung," ujar Herman dikutip Sabtu (31/1/2026).

1. Beasiswa berupa uang yang langsung diterima murid

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Lebih lanjut, Herman menyampaikan, perubahan bantuan pendidikan swasta sudah melalui banyak pertimbangan, selain dari sisi objektivitas.

Perubahan ini, kata dia, dilakukan agar bantuan pendidikan swasta langsung terasa manfaatnya, dan penyalurannya cepat.

"Selain pertimbangan objektif, banyak pertimbangan agar bantuan ini langsung kelihatan, kerasa, dan terasa. Kan anak-anak langsung yang mendapat," tuturnya.

Perubahan bantuan pendidikan swasta, diakuinya, merupakan hasil penyesuaian dengan kondisi APBD Jawa Barat yang terdisrupsi sekitar Rp2,4 triliun.

2. Menyesuaikan dengan kondisi APBD Jabar 2026

Sekda Jabar Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dengan kondisi itu, Pemprov Jawa Barat harus mengefisienkan APBD 2026, termasuk beberapa pos anggaran lainnya. Namun, kata dia pemerintah provinsi harus tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

"Di sisi yang lain, kami menyesuaikan dengan kondisi anggaran Jawa Barat yang terdisrupsi Rp2,4 triliun. Jadi semua sektor kami efisiensikan tapi efektivitas tetap terjaga. Secara kuantitatif menurun tapi yang paling penting kan efektivitas. Itu target kami di 2026," ujarnya.

3. Besarannya akan didiskusikan dengan Disdik Jabar

Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Mengenai nominal yang akan diterima oleh pelajar atau penerima program beasiswa, Herman menyebut akan membahasnya lebih jauh karena simulasi teknis berada di Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat.

Kendati begitu, Pemprov Jawa Barat memastikan pelajar yang menimba ilmu di SMA maupun SMK swasta harus mendapat hak yang sama dengan mereka yang bersekolah di negeri.

"Kami akan bahas lebih dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat mengenai teknisnya. Yang jelas, anak di SMA dan SMK swasta yang tidak mampu harus dapat perhatian," katanya.