- Memastikan BPJS dapat langsung digunakan untuk layanan kesehatan di posko, penyediaan masker, dan evakuasi kelompok rentan.
- Mengaudit korporasi di titik kebakaran, memproses hukum perusahaan yang terbukti lalai, dan mencabut izinnya, dan membuka akses bantuan internasional.
Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa Bandung Tagih Janji Pemerintah
Kota Bandung4 min read
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
Mahasiswa dari enam BEM kampus Bandung dan Serikat Aksi Mahasiswa Jawa Barat berunjuk rasa di DPRD Jabar pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-98.
Aksi menyoroti keresahan terhadap kondisi Indonesia serta menuntut perhatian pemerintah pada pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, demokrasi, dan penegakan hukum.
Massa meminta penanganan karhutla, evaluasi program MBG dan dapur SPPG, pembukaan data lapangan kerja, perlindungan pekerja, serta transparansi legislasi dan penindakan pelanggaran HAM.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Bandung, IDN Times - Sejumlah mahasiswa dari beberapa kampus di Kota Bandung turun ke jalan melangsungkan aksi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (28/10/2026). Massa Mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah dalam aksi yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-98 ini.
Berdasarkan pantauan IDN Times di lapangan, massa mulai berdatangan semenjak pukul 14:30 WIB. Terpantau ada puluhan massa mengenakan almamater Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB). Setelah itu masa dengan bendera Hima Persis datang dan bergabung dan melanjutkan orasi hingga penyampaian tuntutan.
Ketua Senat Mahasiswa STHB, Alhady mengatakan, ada sejumlah persoalan yang menjadi perhatian massa aksi. Namun, secara garis besar, tuntutan yang diungkapkan mencakup tiga bidang utama.
"Secara keseluruhan, kurang lebih ada tiga poin tuntutan. Yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, ada pendidikan, kesehatan, dan juga hukum sebenarnya," kata Alhady di sela aksi.
1. Momentum Sumpah Pemuda untuk menyuarakan keresahan
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Alhady mengatakan, aksi tersebut juga digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Menurut dia, momentum ini menjadi pengingat bagi mahasiswa untuk terus mengambil peran dalam menyampaikan aspirasi dan mengawal persoalan publik.
"Kami menyoroti sejumlah bidang yang dinilai perlu mendapat perhatian, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga persoalan hukum dan demokrasi," kata dia.
2. Mahasiswa menilai kondisi Indonesia belum baik-baik saja
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Sementara, Menteri Sosial Politik Senat Mahasiswa STHB, Hegya Rifandy, mengatakan aksi tersebut dilatarbelakangi keresahan mahasiswa terhadap kondisi Indonesia saat ini. Menurutnya, mahasiswa telah beberapa kali turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi, tetapi berbagai persoalan di tengah masyarakat masih menjadi perhatian.
"Mahasiswa sendiri juga sudah beberapa kali turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi, sampai hari ini, kondisi Indonesia belum baik-baik saja. Kita juga sudah tahu banyak keluhan dari masyarakat," kata Hegya.
3. Minta janji pemerintah direalisasikan
Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto hadir di acara ‘Silaturahmi Relawan Prabowo-Gibran Se-Sulsel’ di Gor Sudiang pada Jumat (2/2/2024). (IDN Times/Irfan Fathurohman) Sementara itu massa aksi terus bergantian menyampaikan kritiknya kepada pemerintah selama dua tahun pemerintahan di rezim Prabowo-Gibran. Salah satunya meminta agar pemerintah serius menangani Karhutla dan juga evaluasi program MBG.
Mereka juga meminta agar pemerintah bisa membuka 19 juta lapangan kerja sesuai dengan janji presiden Prabowo-Gibran yang sebelumnya disampaikan saat kampanye.
Adapun berdasarkan informasi yang didapatkan IDN Times, massa yang datang ke lapang berasal dari gabungan enam BEM Universitas di Kota Bandung dan Serikat Aksi Mahasiswa Jawa Barat.
Adapun poin-poin tuntutan aksi mahasiswa sebagai berikut:
1. Kesehatan dan Penanganan Bencana
2. Pendidikan dan Ketenagakerjaan
- Menghentikan sementara operasional dapur SPPG yang belum memiliki SLHS hingga lolos uji laboratorium. Melakukan audit independen secara berkala dengan melibatkan BPOM, Kemenkes, dan Ombudsman.
- Mengeluarkan anggaran BPJPH dari anggaran pendidikan melalui APBN 2027. Mengalihkan anggaran untuk tunjangan guru honorer dan PPPK paruh waktu minimal setara UMK.
- Membuka data korban dan hasil uji laboratorium serta melindungi sekolah yang melapor.
- Mempublikasikan data penciptaan 18 juta lapangan kerja setiap kuartal yang diverifikasi BPS. Memberikan insentif pajak dan keringanan listrik bagi perusahaan yang tidak melakukan PHK.
- Memperluas kemitraan usaha dan pelatihan vokasi bagi korban PHK, dan Menstabilkan harga pangan melalui operasi pasar Bulog dan pemangkasan rantai distribusi.
- Menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan inflasi melalui perundingan tripartit yang transparan. Mengalihkan anggaran proyek yang tidak mendesak untuk memperkuat perlindungan sosial.
3. Demokrasi dan Penegakan Hukum
- Menghentikan kekerasan terhadap aktivis dan pembuat konten serta mengusut aktor intelektualnya. Menjamin kebebasan beribadah dan menindak tegas persekusi terhadap rumah ibadah.
- Membuka draf rancangan undang-undang kepada publik dengan waktu partisipasi minimal 30 hari. Mendorong DPR menggelar rapat terbuka, mendengarkan warga terdampak, dan menjalankan fungsi pengawasan secara transparan.
- Memastikan penyusunan rancangan undang-undang dan naskah akademik dilakukan secara terbuka melalui konsultasi publik yang bermakna.
- Menghentikan pembahasan rancangan undang-undang secara kilat tanpa partisipasi publik. Membuka data perkara korupsi dan kekerasan aparat, mulai dari pelaporan hingga putusan pengadilan.
- Memastikan sanksi etik dan pidana terhadap aparat pelanggar HAM dijalankan melalui peradilan terbuka. Mengevaluasi kebijakan setiap tahun dan mencabut regulasi yang merugikan masyarakat.
