DPRD Jabar Janji Bawa Tuntutan Mahasiswa soal Karhutla-MBG ke DPR RI
DPRD Jawa Barat menerima aspirasi mahasiswa Bandung saat aksi Sumpah Pemuda ke-98 dan berjanji meneruskannya sebagai rekomendasi kepada DPR RI.
Mahasiswa menuntut karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, serta pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan.
Rekomendasi akan ditandatangani pimpinan DPRD Jabar, dikirim ke DPR RI secara digital, dan diserahkan langsung oleh utusan dengan tanda terima.
Bandung, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menerima tuntutan dari puluhan mahasiswa gabungan di Kota Bandung. Tuntutan ini diterima di sela aksi massa peringatan hari Sumpah Pemuda ke-98 di depan Kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (28/10/2026).
Perwakilan DRPD Jabar yang menerima massa aksi mahasiswa ini yaitu dari Fraksi PKB, Muhamad Sidkon Djampi. Dia turun langsung ke tengah massa aksi dengan pendampingan aparat kepolisian dan pengamanan DPRD Jabar.
Sidkon pun sempat duduk bersama massa aksi untuk mendengarkan langsung tuntutan dari para mahasiswa. Secara bergantian, massa aksi menyampaikan semua kritiknya terhadap pemerintah.
1. Semua tuntutan akan dimasukkan ke draft rekomendasi
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Sidkon mengatakan, semua tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa Bandung ini nantinya akan diteruskan ke DPR RI untuk menjadi masukan terhadap kinerja pemerintah saat ini. Dia juga mencatat beberapa tuntutan, satu diantaranya soal Karhutla.
"Ada beberapa hal yang disampaikan, di antaranya, tuntutan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional," kata Sidkon setelah menemui massa aksi.
Selain itu, puluhan mahasiswa yang berada dari, Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), Universitas Islam Bandung (Unisba), dan Universitas Persatuan Islam (Unipi) meminta agar program MBG dievaluasi.
"Kedua, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), mereka meminta agar program tersebut dievaluasi. Teman-teman dari Universitas Persatuan Islam juga mengusulkan agar anggaran MBG segera dipisahkan dari anggaran pendidikan," katanya.
"Menurut mereka, anggaran pendidikan yang seharusnya dialokasikan sebesar 20 persen secara utuh justru terpakai untuk membiayai MBG," katanya.
2. Draft dikirimkan langsung ke DPR RI
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Lebih lanjut, Sidkon memastikan semua tuntutan ini akan dimasukkan dalam draft aspirasi dan ditandatangani langsung oleh pimpinan DPRD Jabar, setelah itu langsung dikirim ke DPR RI.
"Draf rekomendasi yang kami susun akan ditandatangani oleh pimpinan. Selanjutnya, dalam bentuk soft file, rekomendasi tersebut akan kami kirim melalui email dan WhatsApp ke Jakarta melalui Sekretariat Jenderal DPR RI," kata dia.
DPRD Jabar juga akan mengirimkan utusan untuk menyerahkan hasil rekomendasi tuntutan mahasiswa tersebut secara langsung ke DPR RI. Sehingga, tuntutan tersebut dipastikan diproses tidak berhenti begitu saja.
"Selain itu, besok akan ada utusan yang berangkat langsung ke Jakarta untuk menyerahkan rekomendasi tersebut kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Penyerahan ini akan disertai tanda terima," tuturnya.
3. Mahasiswa Bandung tagih janji pemerintah pusat
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Sebelumnya, Ketua Senat Mahasiswa STHB, Alhady mengatakan, ada sejumlah persoalan yang menjadi perhatian massa aksi. Namun, secara garis besar, tuntutan yang diungkapkan mencakup tiga bidang utama.
"Secara keseluruhan, kurang lebih ada tiga poin tuntutan. Yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, ada pendidikan, kesehatan, dan juga hukum sebenarnya," kata Alhady di sela aksi.
Sementara, massa aksi terus bergantian menyampaikan kritiknya kepada pemerintah selama dua tahun pemerintahan di rezim Prabowo-Gibran. Salah satunya meminta agar pemerintah serius menangani Karhutla dan juga evaluasi program MBG.
Mereka juga meminta agar pemerintah bisa membuka 19 juta lapangan kerja sesuai dengan janji presiden Prabowo-Gibran yang sebelumnya disampaikan saat kampanye.
Berdasarkan informasi yang didapatkan IDN Times, massa yang datang ke lapang berasal dari gabungan enam BEM Universitas di Kota Bandung dan Serikat Aksi Mahasiswa Jawa Barat.
