Sebulan Mengendap, Begini Kronologi Kasus Penebangan 10 Pohon Six Nine

Yoga menuturkan kronologi penanganan kasus bermula pada Kamis, 2 Juli 2026. Saat itu, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Cihapit menerima telepon dari anggota Satpol PP yang juga merupakan pengurus RW setempat. Dalam percakapan tersebut, Satpol PP meminta pihak kelurahan menyiapkan saksi karena akan melakukan penyegelan lokasi penebangan.

"Tanggal 2 Juli itu Kasi Pemerintahan saya ditelepon oleh saudara Agus Rohmansyah dari Satpol PP. Mengabari bahwa butuh saksi dari kelurahan untuk dilaksanakan penyegelan pohon karena ada penebangan pohon liar di Jalan Riau tersebut," ujar Yoga.

Keesokan paginya, saat melakukan patroli rutin, Yoga baru menyadari ada yang berbeda di kawasan Jalan Riau. Setelah memperhatikan lebih dekat, ia melihat sejumlah pohon yang biasanya menaungi kawasan tersebut telah hilang.

"Saya jalan pagi, kok ada yang beda. Pas saya ngeh sekitar jam delapan, ternyata ada pohon yang hilang. Saya langsung foto dan kirim ke Kasi Pemerintahan," katanya.

Pada hari yang sama, Satpol PP kembali menyampaikan bahwa penyegelan akan dilakukan setelah salat Jumat. Namun, rencana tersebut kembali berubah.

Menurut Yoga, hingga Sabtu(4/7) sore penyegelan belum juga dilakukan. Saat pihak kelurahan kembali menanyakan perkembangannya, mereka mendapat jawaban bahwa pelaksanaan penyegelan diundur hingga Senin(6/7). Namun, setelah itu tidak ada lagi informasi lanjutan yang diterima pihak kelurahan.

"Sampai setelah itu belum ada kabar lagi ke kami terkait tindak lanjut penyegelan," ujarnya.

Yoga mengatakan dirinya bahkan sempat menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada Kepala Satpol PP Kota Bandung saat kegiatan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pusdai.

"Saya laporkan juga ke Pak Kasat. Saya sampaikan pohon di Jalan Riau ditebang 10. Dijawab, 'iya nanti Senin'," katanya.

Menurut Yoga, penanganan kasus baru kembali terlihat setelah video penebangan pohon viral dan Wali Kota Bandung datang langsung ke lokasi pada Jumat(31/7), lalu.

Saat itu, Farhan memastikan kasus tersebut akan dibawa ke jalur hukum. Ia menyebut dugaan pelanggaran tidak hanya berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung, tetapi juga berpotensi melanggar moratorium penebangan pohon yang telah diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Saya akan laporkan ini ke Gakkum Lingkungan Hidup di kementerian, lapor ke Pak Gubernur dan juga kita akan melakukan penyidikan khusus tersendiri. Siapapun yang melakukan kerusakan ini akan kita kenai sanksi berat," tegas Farhan.

Di tengah polemik tersebut, Yoga memastikan tidak pernah ada permohonan izin penebangan pohon yang masuk ke Kelurahan Cihapit maupun Kecamatan Bandung Wetan.

"Tidak ada yang izin ke kelurahan ataupun ke kecamatan, tidak ada," tegasnya.

Saat ditanya mengenai pihak yang melakukan penebangan, Yoga mengaku belum mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Menurutnya, penentuan pelaku merupakan kewenangan penyidik yang kini tengah menangani perkara tersebut.

"Kalau pelakunya belum tahu. Mungkin nanti penyidik yang melakukan penyidikan," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa aparat kewilayahan tidak memiliki kewenangan melakukan penyegelan karena tindakan tersebut merupakan ranah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satpol PP.

Meski demikian, Yoga menyatakan siap apabila Pemerintah Kota Bandung melakukan evaluasi terhadap aparat kewilayahan.

"Kalau memang nanti ada evaluasi dari Pak Wali Kota, sebagai bawahan kami siap menerima. Yang jelas, menurut penilaian saya, kami sudah berkoordinasi dengan dinas terkait sesuai tugas kami," katanya.

Kasus ini kini memasuki tahap penyidikan. Namun, kronologi yang diungkap Kelurahan Cihapit membuka fakta baru bahwa informasi mengenai dugaan penebangan dan rencana penyegelan telah muncul sejak awal Juli. Pertanyaan yang kini menjadi perhatian publik bukan lagi sekadar siapa yang menebang 10 pohon tersebut, tetapi mengapa penanganan baru benar-benar bergerak setelah kasus menjadi viral.