Satu Tahun Prabowo-Gibran, Pengusaha Menanti Kepastian Regulasi
- Peran teknokrasi dalam kebijakan ekonomi menurun
- Birokrasi masih rentan terhadap politisasi jabatan
- Pemerintah perlu memperkuat fungsi birokrasi dan kepastian regulasi
Bandung, IDN Times – Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum refleksi bagi kalangan pengusaha. Harapan besar disematkan pada arah ekonomi yang dijanjikan melalui Prabowonomics, namun para pelaku usaha menilai satu hal masih menjadi pekerjaan rumah utama: kepastian regulasi.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sanny Iskandar, mengatakan kepastian regulasi menjadi kebutuhan mendesak bagi dunia usaha.
Ia menilai, sejak periode kedua Presiden Joko Widodo hingga tahun pertama pemerintahan Prabowo, dinamika politik terlalu kuat memengaruhi arah kebijakan ekonomi. Menurutnya, pemecahan sejumlah kementerian akibat penambahan kursi kabinet membuat sinkronisasi kebijakan antarinstansi belum berjalan optimal.
“Kami coba sesuaikan. Tapi yang terjadi, apa yang sebenarnya mesti dibenahi malah tidak jelas. Kami sangat mendambakan adanya kepastian dalam kebijakan,” ujar Sanny dalam acara Katadata Policy Dialogue bertajuk “Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics”, Selasa (21/10/2025).
Kondisi ini, kata dia, membuat dunia usaha sering kali harus menebak-nebak arah kebijakan pemerintah. Padahal, kejelasan regulasi menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan investor dan memastikan roda ekonomi tetap bergerak stabil.
1. Erosi teknokrasi dan tantangan efisiensi kebijakan
Pandangan senada disampaikan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Mohammad Ikhsan, yang menyoroti berkurangnya peran teknokrasi dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional.
Ia menilai, kebijakan seharusnya dikembalikan pada dasar ilmiah dan pertimbangan rasional, bukan semata kompromi politik.
“Presiden perlu menempatkan orang-orang terbaik sesuai kepakarannya, karena saat ini sedang terjadi erosi teknokrasi,” ujarnya. Sebagai contoh, ia menyoroti rencana penerapan Biodiesel B50 tahun depan yang dinilainya tidak efisien.
“Negara gak untung, pengusaha CPO gak untung, pengusaha biodiesel juga enggak. What for? Mestinya ada teknokrasi,” ujar Ikhsan.
Ia juga menyoroti paradoks dalam jargon efisiensi pemerintah yang tidak sejalan dengan realitas. “Kabinet makin gemuk, belanja alutsista naik. Kalau mau efisien, ya harus slim. ICOR kita pasti naik kalau semua serba besar,” ujarnya.
2. Birokrasi dinilai masih rentan tarik-menarik kepentingan
Selain tantangan ekonomi, pemerintahan Prabowo-Gibran juga diingatkan untuk menjaga birokrasi dari kepentingan politik. Peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, menyebut birokrasi yang andal adalah fondasi utama negara maju.
“Maka kalau kita ingin masuk ke kelas birokrasi dunia, jangan lagi birokrasi ditarik-tarik ke kepentingan politik,” ujarnya. Ia mencontohkan sistem di Singapura, di mana birokrasi berjalan profesional tanpa politisasi jabatan.
Siti menuturkan, dalam studi ke negara tersebut, para pegawai negeri di sana mengaku heran mendengar kondisi di Indonesia yang kerap menjadikan birokrasi alat dukungan elektoral. “Birokrasi kita seolah partisan, mendukung calon tertentu sampai ke tingkat desa. Itu yang harus dihentikan,” katanya.
3. Menuju pemerintahan yang efisien dan kaya fungsi
Menurut Siti Zuhro, pemerintah perlu memperkuat fungsi birokrasi alih-alih menambah struktur yang justru membebani kinerja. “Kalau saat ini kaya struktur, saya khawatir kita miskin fungsi,” katanya.
Ia menekankan, birokrasi yang efektif tidak hanya bergantung pada jumlah lembaga, tetapi pada integritas dan kompetensi aparatur di dalamnya. Prinsip ini juga penting agar kebijakan ekonomi, seperti yang diharapkan pengusaha, dapat berjalan konsisten tanpa hambatan administratif.
Evaluasi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa stabilitas politik memang terjaga, namun kepastian regulasi dan efektivitas birokrasi masih menjadi dua tantangan besar.
Dunia usaha menanti langkah konkret pemerintah untuk memastikan arah Prabowonomics benar-benar membawa manfaat bagi ekonomi nasional.
