Ridwan Kamil Ogah Pede soal Namanya Dikaitkan Jadi Kepala Otorita IKN

Semua kemungkinan bisa saja terjadi, Emil bilang, bisa jadi kepala daerah yang berlatar belakang arsitektur bukan dirinya. Sebab, kata dia, presiden bisa jadi menunjuk kepala daerah lain yang memiliki latar belakang sama.

"Jadi saya tidak mau gede rasa (GR), tidak mau berandai-andai, takut salah," katanya. 

Saat disinggung mengenai kesiapan, Emil menilai fokusnya saat ini masih menuntaskan janji politik sebagai Gubernur Jabar. Sehingga, saat ini Emil memastikan masih belum ada persiapan apapun.

"Saya belum bisa menjawab, saya masih gubernur Jawa barat. Saya belum bisa menjawab hal yang belum pasti. Saya tidak mau berandai-andai," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap, sosok yang memiliki latar belakang kepala daerah dan arsitek bisa menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Bahkan, Jokowi memberikan sinyal bahwa sosok yang ia harapkan itu bersuku Sunda.

"Saya berharap yang jadi koordinator pembangunan IKN yang punya latar belakang kepala daerah, arsitek," kata Jokowi dalam pertemuan bersama pemimpin redaksi media di Istana, Rabu (19/1/2022).

Saat ditanya apakah sosok yang berlatar belakang tersebut juga bersuku Sunda, Jokowi menyebut itu adalah harapannya. Sosok yang dimaksud Jokowi itu sangat menggambarkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Sunda juga?" tanya salah seorang pemimpin redaksi pada Jokowi.

Mendengar hal itu, Jokowi tertawa. Lalu ia menjawab bahwa itu adalah harapannya. "Ini harapan saya ya. Tapi bisa ada kemungkinan lain," lanjut Jokowi.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong mengatakan, pemilihan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Meski begitu, sosok yang bisa memimpin dan membangun sebuah kota menjadi kriteria utama bagi calon Kepala Badan Otorita IKN.

"Yang paling ideal adalah yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kepemimpinan membangun sebuah kota dengan segala kompleksitasnya itu akan menjadi poin plus," kata Wandy dalam keterangannya di sebuah video, Rabu (19/1/2022).

Walau demikian, Wandy menyebut siapa pun yang menjadi Kepala Badan Otorita IKN adalah kewenangan Presiden Jokowi. Ia juga menuturkan, Presiden Jokowi tentu memiliki berbagai pertimbangan untuk menentukannya.

"Tapi bagaimana pun juga Presiden yang mempunyai hak prerogatif untuk itu. Pertimbangan-pertimbangan Presiden tentu bisa darimana saja, termasuk dari apa yang berkembang di ruang publik. Jadi kita kembalikan ke Presiden," ujar Wandy.