Ribut Dana Hibah Pesantren, PKS Jabar Sarankan Perencanaan yang Jelas

Namun demikian, Haru menyoroti proses efisiensi yang dilakukan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan bersama DPRD.

Dia menilai, perubahan yang dilakukan secara sepihak dapat menimbulkan kekecewaan, terutama dari kalangan pesantren yang sudah mengajukan proposal hibah sejak awal.

"Kalau memang ingin efisiensi, lakukan untuk tahun depan dengan perencanaan yang jelas. Masyarakat perlu diberitahu apa saja yang diprioritaskan. Tapi kalau APBD sudah disahkan dan tiba-tiba dilakukan pemangkasan lewat Peraturan Gubernur, tentu ini akan menimbulkan banyak pertanyaan," katanya.

Haru juga mengingatkan pentingnya konsolidasi antara gubernur, DPRD, dan OPD (organisasi perangkat daerah) dalam pengambilan kebijakan publik. Ia menekankan bahwa Jawa Barat tidak bisa dipimpin secara sepihak hanya mengandalkan popularitas di media sosial.

"Saya kira jangan memimpin Jawa Barat sendirian, jangan hanya berdasarkan komentar di media sosial. Semua ada aturan mainnya dan harus diambil melalui musyawarah. Di atas gubernur ada presiden, dan di atas presiden ada rakyat," kata dia.

Sebelumnya, Dedi membuka beberapa data penerima dana hibah perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan/pesantren tahun 2025, di mana basis pesantren Kabupaten Cirebon justru mendapatkan alokasi yang rendah dibandingkan Kabupaten Garut. 

Adapun Kabupaten Cirebon hanya mendapat alokasi dana hibah untuk satu pesantren berjumlah satu dengan total Rp557 juta saja. Sementara, Kabupaten Garut 140 pesantren dengan total Rp78 miliar. 

"Cirebon satu pesantren, lebih sedikit, daerah di mana basis NU, Islam tradisional hanya dapat satu pesantren Rp557 juta," ujar Dedi saat berdialog dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dedi Mulyadi.

Dedi pun kaget, melihat usulan dana hibah dari Kabupaten Garut ini turut mengalah beberapa wilayah lain termasuk Kota Bandung. Di mana yang merupakan pusat kota di wilayah Jabar ini hanya mendapatkan Rp150 juta dan untuk satu pesantren saja. 

"Saya sebagai gubernur memiliki rasa keadilan yang miris. Saya tanda tangani di mana ada daerah yang basis pesantren basis tradisional NU beda dari satu kabupaten (Garut). Kota Bandung, kota besar cuma dapat satu pesantren," katanya.

Dedi menjelaskan, alasan dirinya belum mau menandatangani alokasi dana hibah ini lantaran prinsip keadilannya belum ada. Sehingga, dirinya akan mengkaji terlebih dahulu agar pemberian dana hibah lebih merata.

"Pemerintah provinsi sumber anggaran bukan dari Garut saja kan, dari pendapatan seluruh seluruh daerah di Jabar, distribusi ke bawah harus ada rasa keadilan prioritas pembangunan. Kalau bicara keluhan atau diributkan warga Garut itu jalan alokasi terus terusan tapi jalannya ancur," katanya. 

Dedi menginginkan alokasi dana hibah untuk perbaikan ruang kelas sekolah keagamaan/pesantren harus dengan lembaga terkait buka sekedar kebijakan politis. Dia akan menggandeng Kemenag, sebagai penanggung jawab pondok pesantren dan juga madrasah di kabupaten dan kota. 

"Hari ini saya akan bangun madrasah Tsanawiyah di Garut, kan lucu tuh (bantuan) puluhan miliar ada Tsanawiyah roboh yang bangun Gubernur. Bisa gak sih ke depan kita bantu pesantren kecil, pesantren yang kiai tidak terkenal ada di kampung kita bantu," tuturnya.