Respons Dedi Mulyadi Setelah Lucky Hakim Diperiksa Kemendagri
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan respons setelah Bupati Lucky Hakim diperiksa oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait perjalanan ke luar negeri, Jepang, tanpa izin resmi dalam masa angkutan mudik lebaran 2025.
Dedi mulanya menyampaikan terima kasih terhadap Lucky karena sudah sampai Indonesia dan menjadi pembina saat halal bihalal bersama dengan pada ASN di lingkungan Pemkab Indramayu, dan menempuh pemeriksaan dari Kemendagri.
"Telah mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh Irjen Kemendagri dan yang paling utama adalah Pak Bupati Indramayu secara terbuka mengakui kesalahan dan itu adalah sikap yang sangat baik untuk seorang pemimpin," ujar Dedi, Rabu (9/4/2025).
1. Minta pembangunan Indramayu lebih dimaksimalkan
Dedi pun memberikan pesan agar politikus Partai Nasdem itu bisa fokus bekerja secara maksimal untuk memperbaiki Indramayu, baik dari infrastruktur dan juga persoalan-persoalan sosial yang saat ini masih belum ditangani secara tuntas.
"Teruslah bekerja, teruslah berkarya, perbaiki berbagai kekurangan, sempurnakan apa yang harus disempurnakan. Indramayu tantangannya berat, infrastrukturnya masih sangat buruk, pendidikan masyarakatnya harus terus ditingkatkan," ucapnya.
2. Penyapu koin tidak urung dibereskan
Dedi mengungkapkan, persoalan lingkungan di Kabupaten Indramayu juga harus bisa diselesaikan oleh Bupati Lucky Hakim. Namun, sebelum jauh menyelesaikan semua persoalan itu, Dedi minta Lucky membantu pemerintah provinsi menyelesaikan tukang sapu jalan.
"Kebersihan lingkungannya harus terus diutamakan dan layanan utama di Indramayu juga. Paling dekat adalah mari kita sama-sama selesaikan masalah penyapu koin karena itu menyangkut citra dan harkat martabat sebuah wilayah," kata dia.
3. Sumber dana perjalanan ke luar negeri diperiksa
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memastikan ia akan mengusut sumber dana yang dipakai Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dan keluarganya berlibur ke Jepang.
Hal tersebut merupakan tindak lanjut terkait sikap Lucky Hakim sebagai kepala daerah yang pergi berlibur tanpa mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Bima mengatakan, Inspektorat Jenderal Kemendagri akan menelusuri lebih lanjut, apakah Lucky Hakim dan keluarganya menggunakan APBD untuk liburan ke Jepang.
"Itu menjadi materi dari proses yang tadi dilakukan oleh Inspektorat akan dikembangkan, sejauh mana, apakah ada penggunaan APBD, apakah ada hal-hal lain, itu akan didalami. Nah, ini materinya ada di Inspektorat semua," kata dia saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).
