Ramai Pemprov Jabar Pinjam Rp2 Triliun, Dedi Mulyadi: Itu Masih Wacana
- Pemprov Jawa Barat menegaskan rencana pinjaman Rp2 triliun ke Bank bjb masih sebatas wacana dan belum ada keputusan final.
- Dedi Mulyadi menyebut pemerintah daerah sedang mengkaji alternatif pendanaan lain, termasuk negosiasi dengan Kementerian Keuangan terkait pembayaran dana bagi hasil yang tertunda.
- Pemprov Jabar memastikan hingga kini tidak memiliki utang ke Bank bjb dan terus mengevaluasi opsi pembiayaan agar keuangan daerah tetap sehat.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa rencana pengajuan pinjaman kepada Bank bjb senilai Rp2 triliun masih sebatas wacana. Pemerintah provinsi kini masih melakukan berbagai analisis dan evaluasi untuk mencari opsi lain selain berutang.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, pembicaraan mengenai rencana pinjaman tersebut memang ramai diperbincangkan publik. Namun dia menekankan bahwa keputusan final belum diambil karena pemerintah daerah masih mengkaji berbagai alternatif pendanaan.
"Rame terus menerus melakukan pembicaraan tentang rencana pinjaman Pemda Provinsi Jawa Barat kepada BJB senilai Rp2 triliun. Saya katakan bahwa itu baru rencana pinjaman yang bersifat wacana. Dan kami terus melakukan analisis dan evaluasi tentang opsi-opsi yang bisa dilakukan selain opsi hutang," kata Dedi, Sabtu (7/3/2026).
1. Pemprov Jabar akan bernegosiasi dengan Kemenkeu
Pemprov Jabar kini tengah memikirkan opsi lain, salah satunya adalah melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan agar dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak Pemprov Jawa Barat dua tahun lalu segera dibayarkan oleh pemerintah pusat.
Dedi menjelaskan, jika pembayaran DBH tersebut dapat direalisasikan, maka kebutuhan pembiayaan daerah bisa terpenuhi tanpa harus melakukan pinjaman.
"Misalnya opsi melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan agar tagihan pemerintah Provinsi Jawa Barat dua tahun yang lalu itu bisa dibayarkan karena PMK-nya sudah keluar. Kalau kemudian dilakukan pembayaran oleh Menteri Keuangan, maka kami tidak perlu meminjam," ujarnya.
2. Minta DBH bisa segera dicairkan
Dedi berharap pembayaran DBH yang tertunda tersebut dapat segera direalisasikan sehingga rencana pinjaman tidak perlu dilakukan. Dia juga meminta pemerintah pusat agar memperhatikan kondisi daerah saat ini.
"Semoga saja bisa terrealisasi segera pembayaran DBH dua tahun yang lalu yang belum dibayarkan sehingga kita tidak perlu meminjam," kata Dedi.
3. Pemprov Jabar belum memiliki utang ke Bank bjb
Lebih lanjut, Dedi mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi berlebihan mengenai isu pinjaman tersebut. Ia memastikan bahwa hingga saat ini Pemprov Jawa Barat tidak memiliki utang kepada Bank BJB.
"Untuk itu santai saja pada semua pihak karena Pemda Jawa Barat sampai hari ini tidak punya utang ke BJB," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih terus mengevaluasi berbagai opsi pembiayaan guna memastikan kebijakan keuangan daerah tetap sehat tanpa membebani anggaran di masa mendatang.
