Program Dokter Desa Dedi Mulyadi Belum Capai Target, Ini Kendalanya
- Program Dokter Desa Jawa Barat yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi baru menempatkan 60 dokter dari target 200 untuk wilayah terpencil dengan akses kesehatan terbatas.
- Kepala Dinkes Jabar, Vini Adiani Dewi, menyebut kendala utama adalah minimnya dokter yang bersedia ditempatkan di desa, bahkan beberapa mengundurkan diri setelah penugasan.
- Program ini dikelola Unpad melalui hibah Pemprov Jabar dan melibatkan universitas lain seperti Unisba serta Maranatha guna memperluas partisipasi demi peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
Bandung, IDN Times - Program dokter masuk desa di kawasan terpencil yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengalami beberapa tantangan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat pun membeberkan beberapa tantangan tersebut.
Program yang digagas dengan menggandeng Universitas Padjadjaran (Unpad) ini ditargetkan dapat menempatkan 200 dokter untuk desa dengan masalah kesehatan tinggi serta aksesibilitas terbatas.
Hanya saja, dalam kenyataannya, Kepala Dinkes Jawa Barat, Vini Adiani Dewi mengatakan, sejak 2025 lalu hingga saat ini baru 60 dokter yang sudah ditempatkan.
"Tahun kemarin ada 37 orang. Tahun ini (bertambah) jadi 60 orang. Memang tidak mudah ternyata, mencari dokter yang mau bekerja di desa," ujar Vini, Senin (6/7/2026).
1. Kesulitan mencari dokter yang mau membantu di desa
Beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinkes Jabar, kata Vini, masih banyak ditemukan dokter yang tidak mau ditempatkan di desa. Bahkan ada yang sudah ditempatkan, namun menyerah dan tidak sanggup melanjutkan kerja mereka.
"Jadi kami kesulitan juga mencari dokter yang mau untuk menjadi dokter desa ini. Harapan kami bisa terus bertambah, karena bisa membantu Puskesmas. Sehingga upaya kesehatan masyarakatnya diperkuat dengan adanya dokter desa," ucapnya.
Mengenai status dokter desa ini, Vini menjelaskan mereka sepenuhnya di bawah tanggung jawab Unpad. Supaya dalam implementasinya lebih profesional.
"Jadi kita memberikan hibah ke Unpad. Unpad yang mengelolanya. Sehingga lebih profrsional. Jalau lihat dari Unpad-nya, memang masih tenaga honorer," katanya.
2. Kerja sama diperluas namun di bawah tanggung jawab Unpad
Selain Unpad, Vini mengaku Pemprov Jabar juga menggandeng perguruan tinggi lain seperti Universitas Islam Bandung (Unisba) maupun Maranatha dalam Program Dokter Desa.
"Jadi memang kami perluas, hanya yang mengelolanya Unpad," ujarnya.
Vini berharap, semakin banyak dokter yang dapat terlibat dalam program ini, guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Jabar. Khususnya di kawasan yang memang kesulitan akses layanan kesehatan atau dengan wilayah risiko kesehatan tinggi.
"Dalam hal ini kita tidak menghentikan upaya-upaya. Unpad sendiri misalnya ada dokternya yang mengundurkan diri, mencari lagi. Tentu ini menggandeng semua universitas-universitas pendidikan kedokteran yang ada di Jawa Barat, supaya dipenuhi kekurangannya," tuturnya.
3. Akses masih jadi kendala utama
Sejauh ini, dari 60 dokter yang ditempatkan dalam Program Dokter Desa ada di 17 kabupaten. Di mana dengan riwayat masalah kesehatan yang tinggi, serta aksesibilitas sulit.
"Jadi Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Kabupaten Bekasi, ini semua kabupaten," katanya.
