Polisi Cimahi Minta Data KPPS, Tim Kampanye Singgung Aturan
Bandung, IDN Times - Beredarnya surat dari Satuan Intelejen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polres Cimahi meminta data nama, nomor ponsel petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), menuai berbagai komentar.
Surat dengan nomor B/II/IPP.1./2024/Intelkam itu dibuat pada Februari 2024 dan diteken langsung Kepala Sat Intelkam Polres Cimahi, AKP Dody Hermawan. Adapun tujuan surat itu dibuat agar memudahkan koordinasi selama kegiatan pengamanan tahapan pemungutan suara Pemilu 2024.
1. Polda Jabar benarkan surat dikeluarkan Polres Cimahi
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo membenarkan bahwa surat itu dikeluarkan oleh Sat Intelkam Polres Cimahi. Menurutnya, surat dikeluarkan agar memudahkan koordinasi pengamanan semata dan tak ada tujuan atau maksud lain.
"Jadi, itu bertujuan untuk pengamanan dan tidak ada yang lain," kata Ibrahim di Sport Jabar, Arcamanik, Kota Bandung, pada Jumat (9/2/2024).
Meski begitu, Ibrahim menjelaskan, permintaan nomor ponsel petugas KPPS bergantung pada kebutuhan pengamanan tiap anggota. Sehingga, tak seluruh Polres di wilayah hukum Polda Jabar meminta nomor ponsel petugas KPPS.
"Ada beberapa hal yang menjadi inisiatif dengan tujuan pengamanan seperti yang di Cimahi ini kan. Ini merupakan inisiatif dari pelaksana tugas di lapangan yang ada di Cimahi," ucapnya.
2. Polda Jabar pastikan menjaga netralitas
Apabila dalam perjalanannya didapati petugas polisi melanggar ketentuan netralitas. Ibrahim meminta, masyarakat langsung melaporkan ke kantor kepolisian terdekat untuk kemudian diberikan tindakan tegas sesuai aturan berlaku.
"Kami juga sama-sama menjaga netralitas, jangan ada polisi yang berpihak dan mengindikasikan ada hal lain. Jadi, kalaupun misalnya ada bergabung dengan WA grup itu silahkan diawasi, apabila ada pelanggaran silahkan dilaporkan, aturan kami jelas dan sanksinya juga sudah jelas," katanya.
3. Tim kampanye capres Jabar singgung aturan
Sementara, Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganajar-Mahfud, Ono Surono mempertanyakan legalilitas aparat kepolisian meminta data nama dan nomor ponsel anggota KPPS.
"Ada gak tupoksi mereka untuk bisa meminta nomor HP-nya petugas KPPS? Sama halnya dengan ada gak tupoksi mereka masuk ke grup WhatsApp seperti yang kemarin sempat ramai? Tupoksinya mereka apa?" kata Ono saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Jumat (9/2/2024).
Ono menduga, data itu tidak digunakan hanya untuk kepentingan pengamanan dan kondusivitas Pemilu 2024, melainkan untuk beberapa keperluan lainnya yang menyangkut surat suara.
"Ada gak dari Kapolrinya? ada gak instruksi seperti itu? Kalau pengamanan itu berkaitan dengan petugas KPPS. Jangan-jangan terkait dengan pengamanan suara," ucap dia.
Sementara itu, Ketua Tim Kamapnye Daerah (TKD) Anies-Muhaimin (AMIN) Jabar, Haru Suandharu juga mempertanyakan legalitas surat itu. Menurutnya, KPU sudah memiliki Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
"Kan ada Gakkumdu sebetulnya kan, di situ kan ada kepolisian kemudian Bawaslu, KPU, mestinya kan cukup di situ. Kemudian kan ada polisi RW gitu kan ya, jangan sampai bikin suasana menjadi tegang. Bagaimanapun kan kalau KPPS dimintai nomor telepon oleh polisi, mereka menjadi waswas," kata dia ketika dikonfirmasi pada Jumat (9/2/2024).
Sebagai sosok yang terlibat langsung dalam kontestasi pemilu, Haru pun heran ada surat dari aparat kepolisian meminta data dan kontak hanpone anggota KPPS.
"Saya belum denger saya, perasaan Pemilu sudah sering, belum pernah denger. Kami juga belum ada tembusan surat. Jadi marilah kami jaga Pemilu tetap ceria tapi juga prinsip demokrasi Jurdil dan Luber bisa berlangsung dengan baik," kata dia.
