Pj Gubernur Jabar Minta TPPAS Legok Nangka Diresmikan 2024
Bandung, IDN Times - Pengoperasian Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka berpotensi molor dari target. Hal itu dikarenakan ada beberapa permintaan dari pemenang lelalng yang harus dipenuhi.
Menanggapi hal itu, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan, saat ini memang ada beberapa hal yang perlu diselesaikan agar TPPAS Legok Nangka bisa diresmikan pada tahun depan.
"Ada beberapa pending item, kita selesaikan, Badan Unit Pelaksana (BUP), nanti bicara yang pending item itu. ini semacam tunggu-tungguan, saya masih bertahan untuk groundbreaking November 2024," ujar Bey, Senin (13/11/2023).
1. TPPAS Legok Nangka jangan sampai diundur
Bey menjelaskan, kondisi TPPAS sudah harus diresmikan pada tahun depan. Sebab proyek sudah berjalan cukup lama. Sehingga dia meminta agar semua persoalan kekurangan dan lainnya bisa selesai tahun ini.
"Ini kan dua tahun. Jadi kalau diundur, mau bagaimana lagi. kalau 2025 mulai, tahun berapa lagi siap-nya. kemarin juga ada lagi (kendala) kami minta segera," ucapnya.
2. Kendala teknis dan kekurangan harus diselesaikan segera
Dengan sudah adanya pemenang lelang, Bey menegaskan, semua kekurangan bisa lebih dikejar dalam waktu dekat ini. Koordinasi dengan pemenang lelang yaitu konsorsium dari Jepang juga harus turut dilakukan sesegera mungkin.
"Ajak lagi untuk konsorsium, kemarin kan Sumitomo, supaya mereka serius menyelesaikan masalah ini dengan segera," katanya.
3. DLH Jabar akui ada beberapa hambatan TPPAS Legok Nangka
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, Prima Mayaningtyas mengatakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah TPPAS Legoknangka. Salah satunya memastikan dahulu Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) memiliki BUP.
"Dia kan konsorsium kemudian dia harus punya BUP, konsorsium kan banyak orang, siapa nanti yang mau jadi di BUP nya kan harus dibentuk karena nanti BUP ini yang akan penandatanganan kerjasama dengan gubernur," katanya.
Selain pembentukan BUP, yang membuat proyek pembangunan TPPAS Legoknangka molor, menurutnya karena pihak Konsorsium menilai ada beberapa hal yang belum terpenuhi. Salah satunya adalah Stasiun Peralihan Antara (SPA).
"Nah sebelum penandatanganan kerjasama maka ada BUP dan yang menjadi penting adalah mereka masih minta pending-pending item, ada beberapa hal yang menurut mereka itu enggak bankable setelah project ini cukup lama," kata Prima.
