Pilkada Majalengka: Ketua MPP PAN Bersebrangan dengan Partai
Majalengka, IDN Times- Ketidakseragaman dialami PAN Majalengka pada Pilkada mendatang. Jelang sekitar 1 bulan masa pencoblosan, senior di pengurus PAN Majalengka memastikan tidak akan mengikuti putusan DPP dalam menentukan pilihan.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) DPD PAN Majalengka Tete Sukarsa menegaskan, dirinya akan memberi dukungan kepada paslon yang tidak diusung PAN. Tete memastikan, dukungan itu, bukan berarti dirinya pindah haluan
"Bukan pindah dukungan. Karena saya belum menyampaikan sikap. Adapun secara institusi, partai saya, Partai Amanat Nasional itu sudah memberikan surat tugas kepada Pak Eman untuk menjadi calon bupati," kata Tete.
1. Keputusan pribadi, bukan atas nama ketua MPP
Di tubuh PAN sendiri, sebelumnya sempat mengusulkan istri dari Ketua DPD PAN Majalengka Rona Firmansyah sebagai calon wakil bupati.
"Sebelumnya, surat tugas itu juga berlaku untuk Sherly (istri ketua DPD PAN). Sebagai calon wakil bupati. Jadi kalau secara institusi, Partai Amanat Nasional itu masih mengusung dan mendukung Pak Eman sebagai calon bupati," kata dia.
"Secara pribadi saya tidak sependapat dengan DPP. Bukan pindah (dukungan) sebenarnya," lanjut dia.
Tete menegaskan, keputusannya untuk tidak sejalan dengan partai pada Pilkada Majalengka ini, bukan atas nama institusi, melainkan pribadi.
"Kenapa kapasitas saya sebagai ketua MPP PAN tidak fatsun terhadap keputusan pusat, ini adalah keputusan pribadi. Saya tidak bawa institusi," jelas dia.
Disinggung terkait keputusannya itu dimungkinkan diikuti oleh kader PAN, Tete mengaku tidak mau mempermasalahkan. "(Kalau) Di belakang itu ada konsekuensi, saya gak tau konsekuensinya apa," jelas dia.
2. Marwah partai, jadi alasan mendasar bersebrangan dengan partai
Tete mengaku, keputusannya untuk berada di barisan Paslon lawan partainya, bukan dilakukan tanpa alasan. Mantan ketua DPD PAN Majalengka itu menegaskan, ada alasan kuat, hingga akhirnya memutuskan memilih calon lain.
"Pertama, saya ingin menjaga Marwah partai politik. Khususnya Partai Amanat Nasional. Pilkada itu, hajatannya para aktivis partai politik. Karena jabatan yang akan dibidik nya pun adalah jabatan politis," kata Tete.
"Karena jabatan bupati wakil bupati itu jabatan politis, seyogianya diisi oleh orang-orang yang berkiprah di partai politik," lanjut dia.
Tete menilai, pada Pilkada Majalengka ini, kriteria tersebut tidak ada di paslon yang diusung PAN. Atas dasar itu, dirinya memutuskan untuk bergabung dengan paslon yang diusung PDIP dan PKS.
"Nah saya melihat di Majalengka, pasangan nomor 2 ini lah yang memiliki background dari partai politik. Pak Karna adalah ketua parpol, PDI Perjuangan. Pak Koko adalah calon DPRD yang kalah dari PKS. Meskipun kalah, dia pernah merasakan seperti apa suasana di partai," jelas dia.
"Di partai itu capek. Di sisi (calon) lain, bukan latar belakang dari partai politik. Tidak pernah aktif di partai politik," lanjut dia menegaskan.
Tete kembali menegaskan, PAN sejatinya sudah memiliki calon yang akan diusung pada Pilkada nanti. Bahkan, sudah ada rekomendasi dari DPP langsung.
"Di PAN, bukan berati tidak ada yang berminat, kader. Istrinya ketua DPD sudah menyampaikan minatnya untuk berlayar sebagai bupati dan atau wakil bupati. Direspons oleh DPP, keluar surat tugas," kata dia.
"Di ujungnya, aneh bin ajaib DPP PAN memberikan dukungan kepada orang lain. Perolehan suara PAN itu 7,14. Hanya butuh (tambahan) 0,5 persen. Jadi sebenarnya PAN bisa mengusung Pak Eman sama Sherly, kalau diperlukan. Tapi kenapa ke situ (Paslon Eman-Dena). Ini bagi saya aneh," lanjut dia.
3. Akan melawan jika ada sanksi
Tidak sejalan dengan keputusan partai, bisa berdampak terhadap jatuhnya sanksi. Terkait hal itu, Tete menegaskan akan memberikan perlawanan.
"Yang disebut sanksi itu berbeda dengan konsekuensi hukum. Sanksi itu tentunya berdasarkan aturan. Yang memberikan sanksi adalah partai. Tingkat DPP. Kalau saya diberikan sanksi oleh DPP, maka saya akan balik menuntut," kata dia.
"Karena yang harus disanksi itu bukan saya. Saya menjaga marwah. Lah ini malah dijadikan sebagai alat bergaining untuk dia agar dapat menteri. Ya Bang Zul (Zulkifli Hasan). Yandri. Ya dia yang dapat sanksi lah," lanjut dia.
Tete menegaskan, keputusannya itu adalah salah satu bentuk menjaga Marwah dari PAN. Partai, kata dia, sudah seharusnya mendorong sosok yang punya latar belakang politik.
"Saya sebagai ketua MPP, saya sebagai aktivis partai politik, saya mendukung orang yang didukung oleh partai politik. Yang memiliki background sebagai orang partai politik. Saya mengimbau kepada aktivis partai politik di Majalengka, akan lebih fair kalau mendukung orang yang memiliki latar belakang partai politik," tegas dia.
Sebagai pribadi, Tete menegaskan, dukungan kepada Paslon pada Pilkada Majalengka akan dilakukan secara terang-terangan. Pada rentang waktu sekitar satu bulan ini, Tete menegaskan akan mengajak untuk memilih Paslon yang diusung partai politik.
"Mari jaga marwah partai politik, Marwah aktivis partai politik. Dengan mendukung orang yang punya latar belakang politik. Yaitu Pak Karna. Jadi bukan hanya (mengajak internal) PAN saja. Kapasitas saya sebagai aktivis partai politik," tegas dia.
