Perda Pesantren Jadi Kado Hari Santri 2025 di Kota Bandung

Ia menuturkan, Pemkot Bandung akan terus mendukung dari sisi pembangunan fisik dan fasilitas dasar. Namun, untuk isi atau kurikulum pendidikan pesantren, sepenuhnya menjadi kewenangan para ulama dan ajengan.

“Kami bantu dari sisi fasilitas seperti MCK, bangunan, dan pendanaan dasar. Tapi soal kurikulum, itu kami serahkan sepenuhnya kepada para ulama. Mereka yang paling tahu kebutuhan umat,” jelasnya.

Farhan menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas perhatian dan dukungan besar terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui pengembangan pesantren.

“Kami mengapresiasi Bapak Presiden yang terus mendorong penguatan pesantren di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pesantren adalah bagian penting dari pembangunan bangsa,” tambahnya.

Ketua Forum Pondok Pesantren (FPP) Kota Bandung, Umar Rosadi, menyambut baik langkah dan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Ia menilai, selama ini Pemkot Bandung memberikan dukungan agar pesantren terus berkembang.

“Alhamdulillah, kami merasa diperhatikan. Pemkot Bandung sangat mendukung. Ini sangat membantu pesantren untuk terus berkembang,” ujarnya pada Apel Hari Santri Tingkat Kota Bandung, di Plaza Balai Kota Bandung, Rabu 22 Oktober 2025.

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 97 pondok pesantren di Kota Bandung. Dengan adanya Perda Pesantren, Umar berharap ke depan dukungan pemerintah terhadap pesantren bisa lebih terstruktur dan berkelanjutan.

“Biasanya anggaran pesantren berasal dari orang tua santri. Tapi tidak semua orang tua mampu dan membebani. Kalau pemerintah bisa ikut membantu, tentu itu sangat meringankan,” kata Umar.

Baginya, langkah konkret ini menandai hadirnya negara di tengah-tengah pesantren, memastikan bahwa pendidikan agama dan karakter terus tumbuh kuat di Kota Bandung.