Peran Universitas di Tanah Air Penting Dalam Kemudahan Proyek KPBU

Menurut Armand, selama ini sudah banyak universitas di sejumlah daerah yang diajak bekerjasama untuk memberikan masukan proyek apa saja yang sebenarnya diperlukan. Namun, apa yang mereka sampaikan memang baru bersifat teori dan kajian ilmiah.

Untuk memastikan proyek yang diajukan tepat, PT PII memiliki para praktis untuk mengkaji lebih dalam apakah ajuan tersebut sudah tepat dijalankan dengan skema KPBU. "Sekarang antara teori dan praktis ini sudah bisa terjembatani sehingga proyek KPBU bisa berjalan lebih cepat," papar Armand.

Dia mencontohkan, salah satu kerja sama antara universitas dan PT PII telah berjalan di Yogyakarta. Di mana pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mengajukan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), pelabuhan ikan, hingga technopark.

Khusus di Provinsi Jawa Barat, Armand menyebut ada beberapa proyek seperti tempat pembuangan sampah di daerah Legok Nangka, Depok. Kemudian ada juga pembangunan kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) yang di Cirebon.

"Unpad juga rencana mau bangun teaching hospital dan rumah sakit," paparnya.

Dia menyampaikan, pembangunan berbagai proyek memang masih banyak dilakukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Meski demikian, saat ini pemerintah juga mendorong agar sistem KPBU bisa dilakukan di seluruh daerah.

Setiap tahun pemerintah memang tidak bisa menggarap seluruh proyek yang diajukan baik oleh Kementerian dan Lembaga maupun pemerintah daerah. Setidaknya ada 30 persen kebutuhan infrastruktur yang tidak bisa didanai anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBN).

Dengan anggaran yang tidak mencukupi maka berbagai skema pembangunan harus masuk tidak terkecuali KPBU. Selama ini memang ada skema lain yakni penugasan kepada BUMN (badan usaha milik pemerintah). Namun skema KPBU dinilai paling menguntungkan karena mendapat keamanan dari pemerintah sehingga risiko gagalnya minim.

"Berapa persen pun itu walau hanya 10 persen pasti akan kita ambil. Kalau tidak dilakukan KPBU siapa lagi yang akan melakukannya (pembangunan infrastruktur)," ungkap Armand.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, akademisi memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia. Ia berharap para akademisi dapat memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan infrastruktur bangsa melalui pengembangunan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengembangan infrastruktur khususnya di daerah.

“Universitas sebagai Perguruan Tinggi harus memiliki kompetensi dan atensi yg baik terhadap hal ini. Akademisi, swasta, dan pemerintah adalah triple helix yang mampu menciptakan perubahan pada suatu negara," ujar Sri Mulyani.

Dengan adanya University Network for Indonesia Infrastructure Development (UNIID), Sri Mulyani berharap bisa mempertemukan universitas‐universitas terkemuka di Indonesia agar dapat saling berdiskusi serta membahas berbagai ide dan masukan terhadap pengembangan infrastruktur baik nasional maupun regional, utamanya melalui skema KPBU.