Pengangguran di Cirebon Turun, tapi Cari Kerja Tetap Sulit
- Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Cirebon turun menjadi sekitar 6,42 persen pada 2025 berkat meningkatnya serapan tenaga kerja di sektor manufaktur.
- Meski ada penurunan, sekitar 80.000 warga masih belum bekerja dan pemerintah menilai kualitas serta keberlanjutan lapangan kerja perlu diperhatikan lebih lanjut.
- Pemerintah daerah mendorong kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk menjaga stabilitas investasi serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif.
Cirebon, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sepanjang 2025 di tengah meningkatnya serapan tenaga kerja sektor manufaktur. Namun, di balik tren positif tersebut, jumlah warga yang belum bekerja masih tergolong tinggi dan menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dan Badan Pusat Statistik (BPS), angka TPT Kabupaten Cirebon pada September 2025 berada di kisaran 6,42 persen. Angka itu disebut lebih baik dibanding sejumlah daerah lain di Jawa Barat yang masih menghadapi kenaikan pengangguran.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto mengatakan, penurunan pengangguran dipengaruhi meningkatnya investasi dan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri manufaktur.
Menurut Imron, data dalam sistem Siap Kerja menunjukkan jumlah pencari kerja di Kabupaten Cirebon saat ini sekitar 26.000 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 12.000 tenaga kerja terserap industri manufaktur dalam negeri sepanjang 2025.
“Serapan tenaga kerja ini menunjukkan bahwa investasi di Kabupaten Cirebon masih bergerak. Memang skalanya belum sebesar kawasan industri seperti Bekasi atau Karawang, tetapi trennya terus membaik,” kata Novi, Minggu (10/5/2026).
Ia menyebut pertumbuhan industri di wilayah timur Jawa Barat mulai berdampak terhadap pembukaan lapangan kerja baru, terutama pada sektor padat karya.
Kondisi itu dinilai membantu menekan angka pengangguran yang selama ini menjadi persoalan utama di Kabupaten Cirebon.
1. Puluhan ribu warga masih menganggur
Meski demikian, data yang disampaikan pemerintah daerah menunjukkan persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya teratasi. Berdasarkan data BPS, masih terdapat sekitar 80.000 warga yang belum bekerja.
Setelah dikurangi serapan tenaga kerja yang sudah berjalan, masih ada sekitar 60.000 orang yang membutuhkan akses pekerjaan.
Jumlah tersebut memperlihatkan penurunan TPT belum otomatis mencerminkan kondisi pasar kerja yang sepenuhnya membaik. Sebab, masih banyak warga usia produktif yang belum terserap lapangan pekerjaan formal maupun informal secara memadai.
Selain itu, pemerintah daerah juga belum merinci jenis pekerjaan yang tersedia, tingkat upah, maupun status hubungan kerja tenaga kerja yang terserap industri manufaktur tersebut. Data itu penting untuk mengukur kualitas penyerapan tenaga kerja, bukan sekadar jumlah pekerja yang diterima industri.
"Ketergantungan terhadap sektor manufaktur juga dinilai menyisakan tantangan tersendiri. Industri padat karya relatif sensitif terhadap perlambatan ekonomi maupun perubahan kondisi investasi," kata Novi.
2. Pemerintah dorong kolaborasi industri
Novi mengatakan penyelesaian masalah pengangguran tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan. Menurut dia, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk menjaga iklim industri tetap stabil.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong penguatan forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
“Kolaborasi dalam forum LKS Tripartit menjadi penting. Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja harus bersama-sama menjaga iklim industri agar tetap sehat dan mampu membuka peluang kerja baru,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Cirebon juga menyatakan mulai memperkuat perlindungan pekerja, terutama bagi pekerja perempuan. Sejumlah hal yang menjadi perhatian antara lain pencegahan pelecehan di lingkungan kerja serta penyediaan fasilitas laktasi di perusahaan.
“Perusahaan harus mematuhi aturan ketenagakerjaan, termasuk memastikan lingkungan kerja aman dan ramah bagi pekerja perempuan. Ini penting untuk menjaga produktivitas dan keberlangsungan industri,” kata Novi.
3. Stabilitas investasi jadi kunci
Imron menilai stabilitas investasi dan iklim usaha menjadi faktor utama dalam menjaga tren penyerapan tenaga kerja. Pemerintah daerah berharap pertumbuhan industri tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat lokal.
Ia mengatakan keberhasilan menekan pengangguran berkaitan erat dengan daya beli masyarakat dan stabilitas sosial daerah.
“Kami ingin investasi terus tumbuh, tetapi manfaatnya juga harus dirasakan masyarakat lokal melalui terbukanya lapangan pekerjaan. Karena itu, ekosistem industri dan sosial harus dijaga bersama,” tutup Novi.
