Pemprov Jabar Segera Umumkan Hasil Audit Investigatif Tambang di Bogor
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan audit investigatif terhadap perusahaan dan aktivitas pertambangan di Bogor.
- Hasil audit akan diumumkan dalam waktu dekat, dengan melibatkan pakar di bidang tambang, ketenagakerjaan, dan akademisi dari ITB dan IPB.
- Audit juga fokus pada ketenagakerjaan sektor tambang dan pembangunan infrastruktur jalan yang rusak di Parung Panjang.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan audit investigatif terhadap perusahaan dan aktivitas pertambangan di Kecamatan Rumpin, Cigudeg dan Parung Panjang, Bogor. Audit dilakukan dengan menggandeng beberapa pihak termasuk para akademisi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan, hasil investigasi nanti akan diumumkan dalam waktu dekat, dan pihak yang dilibatkan di antaranya pakar di bidang tambang, ketenagakerjaan dan akademisi dari ITB dan IPB.
"Dan kami akan mengambil keputusan berdasarkan hasil investigatif yang dilakukan," katanya Selasa (14./10/2025).
1. Dijamin tidak ada unsur politik
Menurutnya hasil audit akan berdasarkan pendekatan ilmiah akademik bukan pendekatan politik. Selain praktik tambang yang baik, ia juga melakukan audit di bidang ketenagakerjaan sektor tambang.
"Fokus audit kami juga di soal ketenagakerjaan," ucapnya.
Di sisi lain, infrastruktur di Parung Panjang khususnya akan terus dibangun Pemprov Jabar dengan memperbaiki jalan yang rusak. Menurutnya ruas yang ada saat ini akan dibongkar dan dibangunkan jalan yang lebih baik.
"Jadi kalau orang mimpi Jalan Parung Panjang akan menjadi jalan idaman, insya Allah akan secara bertahap kami akan mewujudkan,” tuturnya.
2. Soroti tidak ada dampak ke masyarakat
Sebelumnya, Dedi mengingatkan bahwa aktivitas tambang di kawasan tersebut sudah berlangsung sangat lama dan memberi keuntungan besar bagi sebagian orang. Sementara, dampak positif terhadap masyarakat belum dirasakan secara langsung.
"Tambang itu sudah beroperasi sangat lama, sudah melahirkan banyak sekali orang-orang kaya, telah melahirkan properti-properti mewah di berbagai tempat. Pasti sudah banyak keuntungan yang diraih," ujarnya.
3. Infrastruktur jalan banyak yang rusak akibat aktivitas tambang ugal-ugalan
Dedi juga menyoroti dampak sosial dan lingkungan yang selama ini dirasakan masyarakat kecil. Jalanan rusak, debu beterbangan, hingga kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa menjadi alasan kuat di balik keputusannya.
"Tetapi biasa kalau giliran ada kebijakan gubernur yang mengembalikan kembali ketenangan hidup warga, agar bisa menikmati jalan dengan baik, terbebas dari debu, terbebas dari kebisingan," ucapnya.
"Terhindar dari berbagai kecelakaan yang ditimbulkan karena angkutan yang besar-besar, pasti maju yang paling depan adalah rakyat yang paling bawah. Nanti berhadapan dengan rakyat yang paling bawah."
