Dorong Ekonomi Daerah, BPR Kucurkan Rp13,14 Miliar bagi UMKM
- Skema sederhana dan murah dorong akses pembiayaan
- Desain pembiayaan K/PMR dibuat sesederhana mungkin
- Bunga rendah, pencairan cepat, dan proses ringan
- Banyak pedagang pasar dan petani beralih ke jalur resmi
- UMKM naik kelas, ekonomi daerah makin kuat
- Tambahan permodalan meningkatkan kapasitas produksi UMKM
- Mendorong daya saing lokal dan memperluas jaringan distribusi
- Pertumbuhan konsisten menjadi sinyal program bergerak di jalur tepat
Cirebon, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) berhasil menyalurkan total pembiayaan mencapai Rp13,14 miliar hingga akhir September 2025.
Berdasarkan data OJK, dana tersebut mengalir ke 972 pelaku usaha produktif, mayoritas merupakan pelaku UMKM sektor perdagangan, pertanian, dan kerajinan.
Program ini dinilai menjadi tonggak penting dalam memperluas akses pembiayaan formal bagi masyarakat yang selama ini terjebak pinjaman berbunga tinggi.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib menegaskan, capaian tersebut menunjukkan arah positif dari kebijakan inklusi keuangan.
“Kami ingin masyarakat kecil lebih percaya diri berhubungan dengan lembaga keuangan formal. K/PMR adalah bentuk nyata perlindungan terhadap pelaku usaha yang selama ini rentan terhadap praktik rentenir,” ujarnya, Selasa (14/10/2025).
1. Skema sederhana dan murah dorong akses pembiayaan
Agus menjelaskan, desain pembiayaan K/PMR dibuat sesederhana mungkin, agar pelaku usaha kecil tidak kesulitan mengajukan pinjaman.
Prosedur ringan, bunga rendah, dan pencairan cepat membuat banyak pedagang pasar hingga petani kecil mulai beralih dari pinjaman informal ke jalur resmi.
“Dulu mereka takut masuk ke bank karena merasa rumit. Sekarang, dengan pola K/PMR, prosesnya bisa disesuaikan dengan kemampuan usaha mereka,” jelasnya.
1. Skema sederhana dan murah dorong akses pembiayaan
Hadirnya program ini sekaligus mengubah cara pandang masyarakat terhadap lembaga keuangan. Banyak kelompok usaha mikro kini menganggap bank bukan lagi tempat yang menakutkan, melainkan mitra pertumbuhan.
OJK mencatat, sebagian besar penerima manfaat berasal dari kalangan pedagang tradisional, petani, dan pengrajin rumahan.
Agus menilai, keberhasilan ini juga berkat peran aktif jaringan BPR di Kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Kuningan. “BPR menjadi ujung tombak dalam menjangkau sektor produktif di daerah pinggiran yang sering luput dari radar bank besar,” katanya.
2. UMKM naik kelas, ekonomi daerah makin kuat
Program K/PMR tidak hanya sebatas penyaluran modal kerja, tetapi juga mendorong daya saing UMKM lokal.
Agus mengatakan, tambahan permodalan memungkinkan pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan distribusi, dan mengembangkan produk bernilai tambah.
“Semakin banyak UMKM yang naik kelas, semakin kuat pula fondasi ekonomi daerah,” tegas Agus.
Menurutnya, capaian 972 penerima manfaat memang belum mencerminkan seluruh potensi UMKM di Ciayumajakuning, namun pertumbuhan yang konsisten setiap triwulan menjadi sinyal bahwa program ini bergerak di jalur yang tepat.
OJK memproyeksikan, pada akhir 2025, jumlah pelaku usaha penerima K/PMR bisa meningkat dua kali lipat jika tren penyaluran dan tingkat kesadaran masyarakat terus bertumbuh.
3. Edukasi keuangan jadi pondasi inklusi berkelanjutan
Menurutnya, keberhasilan program K/PMR tidak hanya ditopang oleh akses modal, tetapi juga literasi keuangan yang memadai. OJK Cirebon bersama BPR rutin menggelar sosialisasi kepada komunitas usaha, kelompok tani, dan organisasi perempuan.
Materi edukasi mencakup pengelolaan keuangan sederhana, cara menghitung bunga, hingga pentingnya menjaga reputasi pembayaran.
“Kami tidak ingin masyarakat hanya jadi penerima kredit, tetapi juga paham bagaimana mengelola kewajiban mereka,” ujar Agus.
Ke depan, OJK menyiapkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan asosiasi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan program. BPR pun didorong mengembangkan layanan digital agar proses pengajuan dan pencairan semakin cepat dan transparan.
Agus optimistis, langkah ini akan mempersempit ruang gerak rentenir di tingkat akar rumput.
“Kami melihat perubahan perilaku yang nyata. Pelaku usaha kini berani menolak tawaran pinjaman ilegal karena sudah punya alternatif yang sehat dan aman,” tutupnya.
